Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Tim Hukum TPN Ganjar: Megawati Bersedia Jadi Saksi di MK

Kehadiran itu jika hakim nantinya meminta untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara PHPU Pilpres

{{caption}}
VIDEO: Jawaban Tegas Kapolri Listyo Diusulkan Kubu Ganjar Hadir di Sidang MK

Kapolri Listyo menegaskan akan hadir bila diminta Mahkamah Konstitusi.

{{caption}}
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil, Giliran TKN Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Dihadirkan di Sidang MK

TKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.

{{caption}}
Tim Ganjar-Mahfud Minta Hadirkan Kapolri ke MK, Jenderal Sigit: Kalau Diundang Kita akan Hadir

Sigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.

{{caption}}
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Hadirkan Kepala BIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.

{{caption}}
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil ke Sidang PHPU, Yusril: MK Bisa Panggil Siapa Saja, Mau Presiden Boleh

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan

{{caption}}
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.

{{caption}}
Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Kubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.

{{caption}}
VIDEO: Lawan Kubu Anies & Ganjar, Tim Prabowo Anggap Menteri Tak Diperlukan di Sidang MK

Tim Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024 keberatan, jika hakim konstitusi hendak memanggil empat menteri dari kabinet Jokowi untuk bersaksi

{{caption}}
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu

{{caption}}
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu

Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres

{{caption}}
Timnas AMIN Minta MK Hadirkan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Begini Jawaban Hakim Suhartoyo

Keempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag

{{caption}}
Kapolri Lantik Pejabat Baru, Tegaskan Pentingnya Rotasi Jabatan Polri untuk Organisasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelantikan dua pejabat utama Mabes Polri dan enam Kapolda baru, menegaskan Rotasi Jabatan Polri sebagai langkah strategis regenerasi kepemimpinan dan peningkatan pelayanan publik.

{{caption}}
GIC Sebut Kepercayaan Publik Polri Aset Tak Ternilai bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Koordinator GIC Febri Wahyuni Sabran menilai **kepercayaan publik Polri** yang tinggi merupakan aset tak ternilai bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, menjadi perekat sosial di tengah dinamika politik nasional.

{{caption}}
Gubernur Khofifah dan Kapolri Ziarah Makam Bung Karno, Ingatkan Semangat Perjuangan Bangsa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Bung Karno, mengingatkan kembali pentingnya semangat perjuangan Bung Karno dalam membangun bangsa dan menghadapi tantangan masa kini.

{{caption}}
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ungkap Keinginan Jadi Aktivis Usai Pensiun, Siap Kawal Perjuangan Buruh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengejutkan publik dengan menyatakan keinginannya untuk menjadi aktivis setelah pensiun. Ia bahkan siap mengawal perjuangan buruh.

{{caption}}
Prabowo Akan Anugerahkan Bintang Mahaputera kepada Kapolri dan Panglima TNI

Presiden Prabowo Subianto berencana menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai apresiasi atas kinerja gemilang mereka.

{{caption}}
Kapolri Pastikan Arus Balik Bakauheni Lancar, Imbau Pemudik Utamakan Keselamatan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Bakauheni dan memastikan kelancaran arus balik Bakauheni Lebaran 2026, mengimbau pemudik tetap hati-hati.

{{caption}}
Hakim MK Adies Kadir Digugat ke PTUN Jakarta

Penggugat mempertanyakan pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK, karena dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

{{caption}}
MK Tolak Gugatan, Batas Usia Minimal Calon Kades Tak Berubah

MK memastikan batas usia minimal calon kepala desa (kades) tetap 25 tahun.

{{caption}}
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

{{caption}}
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.