Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu

Tim Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyerahkan kesimpulan gugatan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan lampu hijau atas kehadiran 4 menterinya di MK

Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.

Keempat menteri yang akan hadir adalah Menko PMK, Menko Perekonomian, Mendag dan Menkeu

Todung Mulya Lubis mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dihadirkan untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024

Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.

Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.

Empat menteri akan bersaksi adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Risma.

Kubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pingsan saat mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Gedung MK Jakarta pada Senin 13 April 2026.

MK diminta melarang keluarga sedarah dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden.

Arief mengatakan, selama 13 tahun mengabdi di MK, telah melewati berbagai dinamika.

Putusan MK tersebut menegaskan tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

Uji materi pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan kinerja menteri, menyoroti Amran Sulaiman, Teddy Indra Wijaya, dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pejabat dengan apresiasi tertinggi dari masyarakat.

Poltracking Indonesia telah mengeluarkan hasil survei terbaru yang mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, tepat satu tahun setelah pelantikan.

Jokowi menegaskan bahwa perintah untuk mendukung Prabowo dan Gibran dilakukan sejak awal keduanya terpilih.

Bahlil menjelaskan, pernyataan Prabowo tersebut merupakan arahan rutin kepada para pembantunya di pemerintahan

Saat ditanya soal beberapa menteri yang menyebutnya masih sebagai “bos”, Jokowi menanggapi santai.

Nusron menolak anggapan pertemuannya dengan tokoh partai lain menandakan ketidaksetiaan.