DPR Semprot BSSN & Kominfo, Data Diretas Tak Ada Back Up "Sebuah Kebodohan"
Anggota Komisi I DPR fraksi Golkar, Meutya Hafid menegur BSSN, terkait kebocoran data pemerintah.
Meutya Hafid menegaskan kebocoran data tanpa back up adalah sebuah kebodohan.
Data-data yang hilang merupakan data dari hampir seluruh kementerian. Hal itu dikatakan ketika rapat antara Komisi I DPR dengan Kominfo dan BSSN terkait web pemerintah yang dihack.
Diskominfotik Provinsi Gorontalo menyusun rancangan proses bisnis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan By Name By Address (BNBA) untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Diskominfo Jayawijaya berkomitmen penuh menyukseskan program Satu Data Indonesia, memastikan integrasi dan ketersediaan data pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pengembangan Komincenter.
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.
Pemkab Bangka Barat perkuat tata kelola data pemerintah lewat rakor lintas OPD, memastikan akurasi data sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan mendukung program Satu Data Indonesia.
Imigrasi Agam memperkenalkan Layanan Data Keimigrasian (LDK) digital, inovasi terbaru yang menjamin kecepatan, efisiensi, dan keamanan data. Penasaran bagaimana instansi pemerintah bisa mengaksesnya?