Buntut Peretasan PDNS, Menkopolhukam Rapat Tertutup dengan Menkominfo dan BSSN

Menko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

SAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.

CSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.

Menkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata

BSSN akan mengawasi penggunaan password di internal PDNS 2.

Komisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).

Keduanya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 13.30 WIB.

Dalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.

Budi Arie dicecar oleh anggota komisi 1 dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan yang terjadi

Budi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.

Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.

Dalam catatan TB Hasanuddin, di kurun waktu lima tahun ini selalu mendapat laporan adanya serangan cyber.

Peninjauan PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari BSSN untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.

Kementerian PUPR mengakui ada data yang hilangnya akibat peretasan PDNS 2 beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

Hokky Situngkir akan menjadi pengganti Semuel Abrijani Pangerapan yang mundur sebagai Dirjen APTIKA.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi, proses pemulihan fokus kepada data untuk pelayanan masyarakat.

Sebanyak 86 layanan pemerintah sudah aktif pasca terkena serangan ransomware.

Kejari Jakpus mengulas kerugian negara di kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo yang totalnya mencapai ratusan miliar.

Menteri Meutya segera membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan pembenahan menyeluruh terkait tata kelola proyek pusat.

Semuel Abrijani Pangerapan, mantan Dirjen APTIKA Kominfo, terlibat dalam kasus hukum setelah pengunduran dirinya terkait kebocoran data.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjamin bakal kooperatif terhadap aparat penegak hukum.

Kerugian negara dalam perkara ini diduga tidak sedikit. Angkanya mencapai miliaran rupiah.

Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.