VIDEO: Demo Ricuh, Massa Pro & Kontra Gugatan Pilpres Saling Lempar Batu Dekat MK

Massa aksi dan aparat kepolisian terlibat adu mulut ketika demonstran berupaya membakar ban di lokasi.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, berujung ricuh, pada Kamis (28/8/2025) sore.

Berdasarkan pantauan Merdeka.com, dua jalur jalan tol ditutup atau lumpuh saat pembubaran massa aksi.

Situasi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, mulai memanas.

Di sisi kanan, massa membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.

Aksi pembakaran ban, spanduk dan poster pecah usai hasil putusan MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2024 mendapat penolakan dari masyarakat pendukung 01 & 03.

Saat massa 02 hendak masuk ke area Patung Kuda yang berada Jalan Medan Merdeka Barat, terjadi pelemparan dari arah pendukung 01

Lemparan batu, botol, dan benda lainnya sempat mewarnai kericuhan tersebut.

Massa menolak Pemilu curang sampai menerobos barikade polisi.

Kedua kubu awalnya hanya saling beradu argumen, namun situasi kian panas hingga diwarnai lemparan batu dan botol air mineral.

Mereka sempat meledek massa kontra dengan pemilu yang didominasi dengan orangtua lantaran hanya duduk saja tanpa ada melakukan orasi.

Situasi sempat panas karena pendemo merangsek maju berhadapan dengan polisi.

Aliansi BEM se-UI menggelar aksi simbolik di Mabes Polri dengan membawa keranda mayat dan karangan bunga.

Aparat kepolisian yang berjaga kemudian bergerak membubarkan massa untuk mengendalikan situasi.

Dalam pemeriksaan itu, Abdi mengakui bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp 20 juta.

Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan massa lainnya.

Selain mendukung mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya.

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

Ia menilai aturan tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memiliki dasar strategis maupun administratif yang kuat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pingsan saat mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Gedung MK Jakarta pada Senin 13 April 2026.

MK diminta melarang keluarga sedarah dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden.

Arief mengatakan, selama 13 tahun mengabdi di MK, telah melewati berbagai dinamika.

Putusan MK tersebut menegaskan tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.