Dua Kelompok Massa Ricuh Saling Lempar-lemparan di Patung Kuda

Ketegangan terjadi ketika sejumlah peserta aksi bergerak menuju badan jalan dan mencoba menutup arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, berujung ricuh, pada Kamis (28/8/2025) sore.

Di lokasi ini, ledakan demi ledakan terdengar. Massa melempari polisi dengan petasan dan batu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata.

Berdasarkan pantauan Merdeka.com, dua jalur jalan tol ditutup atau lumpuh saat pembubaran massa aksi.

Polisi menyebut, aksi dipicu karena adanya provokasi dari salah satu kelompok warga ke kelompok warga lain.

Polisi berhasil menguraikan massa melalui pasukan PHH dengan SOP yang ada

Di sisi kanan, massa membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.

Mereka coba kembali mendekati gedung DPRD sambil melempar botol, kayu dan batu.

kejadian ini sempat mengganggu situasi arus lalu lintas. Namun saat ini sudah bisa terurai

Aksi pembakaran ban, spanduk dan poster pecah usai hasil putusan MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2024 mendapat penolakan dari masyarakat pendukung 01 & 03.

Saat massa 02 hendak masuk ke area Patung Kuda yang berada Jalan Medan Merdeka Barat, terjadi pelemparan dari arah pendukung 01

Lemparan batu, botol, dan benda lainnya sempat mewarnai kericuhan tersebut.

Aliansi BEM se-UI menggelar aksi simbolik di Mabes Polri dengan membawa keranda mayat dan karangan bunga.

Aparat kepolisian yang berjaga kemudian bergerak membubarkan massa untuk mengendalikan situasi.

Dalam pemeriksaan itu, Abdi mengakui bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp 20 juta.

Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan massa lainnya.

Selain mendukung mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya.

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

Mereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.

Dalam aksinya, mereka menuntut MK bersikap adil dan menggunakan hati nurani saat memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.