Trivia: Targetkan 10.000 Pekerja, Pemprov Sumut Perkuat Kolaborasi Penyerapan Tenaga Kerja Sumut Hingga 2026

Pemprov Sumut serius perkuat kolaborasi untuk target penyerapan tenaga kerja Sumut sebanyak 10.000 orang hingga 2026. Strategi ini juga antisipasi TPPO, bagaimana detailnya?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) secara aktif memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pihak untuk mencapai target ambisius. Inisiatif ini bertujuan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja baru hingga tahun 2026 mendatang. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya Pemprov Sumut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut, Yuliani Siregar, menjelaskan tentang kerja sama yang terjalin. Kolaborasi ini melibatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Medan (KIM), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Penandatanganan nota kesepakatan dan kesepahaman (MoU) telah dilakukan untuk memastikan komitmen bersama. Fokus utama adalah penyerapan 3.000 tenaga kerja di KEK Sei Mangkei pada tahun ini saja.

Kolaborasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan lapangan kerja, tetapi juga memiliki tujuan krusial lainnya. Pemprov Sumut berupaya mengurangi tingkat pengangguran yang masih signifikan di wilayah tersebut. Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah masyarakat Sumut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Fenomena TPPO masih marak terjadi di wilayah tersebut.

Kolaborasi Strategis untuk Penyerapan Tenaga Kerja Sumut

Pemprov Sumut secara konsisten mengimplementasikan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Salah satu pilar utamanya adalah memperluas kesempatan kerja melalui kemitraan strategis. Kerja sama dengan entitas besar seperti KEK Sei Mangkei, PT KIM, dan PT Inalum menjadi bukti nyata komitmen ini.

Yuliani Siregar menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mencapai target penyerapan tenaga kerja Sumut sebanyak 10.000 orang. Ia menyatakan, "Sehingga target rencana kerja daerah dalam menyiapkan lapangan kerja bagi 10.000 orang tenaga kerja hingga tahun 2026 bisa tercapai." Ini menunjukkan fokus pemerintah pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan terencana.

Selain penyerapan langsung, kolaborasi ini juga mencakup aspek pengembangan potensi lokal dan regional. Dengan melibatkan kawasan industri dan perusahaan besar, diharapkan terjadi transfer pengetahuan serta keterampilan. Hal ini akan mempersiapkan angkatan kerja Sumut agar lebih kompetitif di pasar kerja yang semakin dinamis.

Mengatasi Pengangguran dan Ancaman TPPO di Sumut

Tingginya angka pengangguran di Sumatera Utara menjadi perhatian serius bagi Pemprov Sumut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut menunjukkan bahwa dari 8,108 juta jiwa angkatan kerja per Februari 2025, sebanyak 409 ribu orang masih berstatus pengangguran. Angka ini naik 108 ribu orang dibandingkan Februari 2024, meskipun jumlah penduduk bekerja juga meningkat.

Yuliani Siregar menyoroti bahwa kesulitan mendapatkan pekerjaan seringkali menjadi pemicu masyarakat terjerat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Bekerja di luar negeri boleh saja, namun harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan agar terhindar menjadi korban TPPO," jelas Yuliani. Terdapat pula data 2.000 tenaga kerja ilegal di Malaysia yang perlu segera ditangani agar tidak terindikasi TPPO.

Untuk menanggulangi TPPO dan mengurangi pengangguran, Pemprov Sumut memperluas kolaborasi ke sektor pendidikan dan UMKM. Dinas Pendidikan Provinsi Sumut serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut dilibatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembukaan lapangan kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi prioritas utama.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM, Pemprov Sumut akan merenovasi sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya. BLK ini akan berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pelatihan bagi calon pekerja. Tujuannya adalah membekali mereka dengan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan industri, sehingga mereka lebih siap menghadapi persaingan kerja yang ketat.

Sumber: AntaraNews