Tom Lembong Tantang Adu Data IKN, Bahlil: Enggak Perlu Tanggapi Orang Halusinasi

Mahfud MD meminta Bahlil untuk terus mencari investor

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Bahlil Lahadalia menyinggung capres dan cawapres yang tidak mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Luhut menerima ajakan beradu data proyek hilirisasi.

Luhut mengatakan Tom Lembong adalah orang yang gagal menjalankan tugas.

Luhut meminta Tom Lembong untuk mempelajari naik turunnya harga komoditas dunia dalam rentang 10 tahun.

Tom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.

Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.

Bahlil menilai Cak Imin tak layak menyebut hilirisasi yang dilakukan Pemerintah ugal-ugalan.

Bahlil dengan semangat menyebutkan nama Franky, namun saat membahas Kepala BKPM selanjutnya, dia enggan menyebut nama Tom Lembong.

Dalam kurun tiga tahun dia mengklaim berhasil menuntaskan investasi yang sempat mangkrak, sebesar Rp558,7 triliun.

Bahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri.

Bahlil, yang sering menyebut dirinya sebagai 'orang kampung' ini tak hanya berjaya di dunia usaha, tetapi juga pernah berkiprah di dunia politik.

Prosesi pengambilan sumpah Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Jelang lengser jadi Menteri Investasi, Bahlil siapkan peta jalan hilirisasi.

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, masih ada Rp140 triliun investasi mangkrak yang belum terselesaikan.

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendatangi kantor Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.