Tom Lembong Baca Nota Pembelaan di Sidang Kasus Korupsi Impor Gula Hari Ini

Sidang dipimpin oleh ketua majelis Denie Arsan Fatrika dengan hakim anggota I Purwanto S Abdullah dan hakim anggota II Alfis Setiawan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Kelas 1A Khusus menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong hari ini, Rabu (9/7). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan nota pembelaan terdakwa atau pleidoi.

"Sidang akan mengagendakan pembacaan pleidoi oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa," kata Juru Bicara (Jubir) PN Jakpus, Andi Saputra dalam keterangannya, Rabu.

Dalam perkara ini, sidang dipimpin oleh ketua majelis Denie Arsan Fatrika dengan hakim anggota I Purwanto S Abdullah dan hakim anggota II Alfis Setiawan.

"Adapun ruang dan waktu sidang, dilaksanakan tentatif menyesuaikan kondisi dinamika persidangan di hari tersebut," ujarnya.

Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung menuntut hukuman 7 tahun penjara terhadap Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi importasi gula.

Tuntutan itu disampaikan JPU Kejagung dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (4/7).

"Pidana penjara 7 tahun dikurangi selama terdakwa selama ditahanan sementara," kata Jaksa pada Kejagung saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dakwaan Tom Lembong

Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

Kerugian negara itu antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015—2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada para pihak itu diduga diberikan untuk mengimpor gula kristal mentah guna diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Tom Lembong disebut mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena merupakan perusahaan gula rafinasi.

Tom Lembong juga disebut tidak menunjuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, tetapi menunjuk Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol), serta Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.