Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Impor Gula

Gemuruk suara pengunjung itu berdengung seisi ruang sidang.

Vonis itu dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (18/7).

Tom Lembong menjalani sidang vonis perkara dugaan korupsi importasi gula. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lembong menyebut timing atau waktu dari penerbitan sprindik ini bukan sesuatu yang kebetulan.

Sidang dipimpin oleh ketua majelis Denie Arsan Fatrika dengan hakim anggota I Purwanto S Abdullah dan hakim anggota II Alfis Setiawan.

Tom Lembong mengaku mendengarkan secara cermat dan mencatat dengan teliti setiap pembacaan surat tuntutan tersebut.

Apabila Tom Lembong tidak membayar denda Rp750 juta akan diganti hukuman penjara 6 bulan.

"Pidana penjara 7 tahun dikurangi selama terdakwa selama ditahanan sementara," kata Jaksa pada Kejagung saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tom Lembong tiba di pintu ruang sidang pada pukul 14.18 WIB. Mengenakan setelan kemeja yang digulung lengannya.

Jaksa menilai seluruh dakwaannya telah berkesesuaian dengan perkara yang ditangani.

Jaksa menyebut, kerugian bermula saat Tom Lembong mengeluarkan surat persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) periode 2015-2016 kepada 10 pihak swasta.

Berdasarkan pantauan, Lembong memasuki ruang sidang utama sekitar pukul 10.16 WIB.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Kejagung sebelumnya memastikan, barang pribadi milik Tom Lembong yang disita akan dikembalikan.

Rocky Gerung menyinggung adanya gempa bumi politik di Solo, berbarengan dengan bebaskan Hasto dan Tom Lembong

Tom Lembong bebas usai mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan disetujui DPR.

Tim hukum juga enggan mengusik hari pertama kliennya menghirup udara bebas.

Ikuti perjalanan kasus Tom Lembong yang berujung pada abolisi dari Prabowo setelah vonis 4,5 tahun penjara.

Tom Lembong bebas usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait pemberian abolisi.