Tetap Berlaku di 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Dikenakan PPN Nol Persen

Prabowo menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen.

Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan menjadi 12 persen.

Prabowo membatalkan kenaikan tarif PPN 12 persen secara merata ke semua sektor.

PAN mengatakan, masyarakat patut bersyukut atas keputusan Prabowo tersebut.

Menteri keuangan Sri Mulyani juga mengatakan kenaikan ppn 12% hanya untuk barang mewah

Prabowo menyebut, barang jasa yang terkena PPN 12 tersebut adalah barang yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah

Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias masyarakat yang berkumpul di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin

Beberapa pejabat di pemerintahan terkait harus mengorbankan waktunya untuk merayakan malam Tahun Baru 2025 di kantor.

Barang-barang mewah yang terkena PPN 12% tersebut sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 15 tahun 2023 dan PMK No.42 tahun 2022.

Hanya sedikit barang mewah yang bakal terkena PPN 12 persen, semisal pesawat jet, kapal pesiar.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan aturan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Prabowo Subianto menegaskan kebutuhan pokok tidak akan dikenakan kenaikan PPN 12 persen.

Prabowo kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun.

NU memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga bangsa, terutama ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masa-masa sulit.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Presiden Prabowo mengaku terkejut melihat besarnya kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama bertahun-tahun dan mengalir ke luar negeri.

Presiden Prabowo menyebut lemahnya rupiah dipicu aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri dan praktik under invoicing yang merugikan negara.

Menurut Prabowo, keberadaan BUMN yang tidak produktif justru membebani keuangan negara.

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh pemerintah mencakup tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar dalam total harga tiket pesawat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat 40 perusahaan baja yang telah teridentifikasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran PPN.

KPP Pratama Manokwari berhasil mencatat realisasi pajak sebesar Rp461,3 miliar hingga Oktober 2025, didominasi sektor pemerintahan. Angka realisasi pajak KPP Manokwari ini menarik perhatian.

Asosiasi perhiasan mengusulkan skema baru pungutan Pajak Perhiasan hanya di tingkat produsen untuk atasi maraknya produsen ilegal dan optimalkan penerimaan negara. Apa dampaknya?

Keputusan mengenai penurunan PPN tidak akan dilakukan secara cepat.