Menkeu Purbaya Tegas, Perusahaan Baja China Tak Bayar Pajak Akan Disikat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencananya untuk menindak perusahaan baja yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam pengamatannya, terdapat sekitar 40 entitas yang terdeteksi, di mana dua di antaranya adalah perusahaan besar. Dia menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat terhadap kedua perusahaan besar tersebut.

Namun, Purbaya belum mengungkapkan identitas dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan, yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," ucap Purbaya saat ditemui di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Dia juga menambahkan bahwa puluhan perusahaan tersebut berasal dari China dan Indonesia, dan masih perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan.

"Campur-campur, ada yang China, ada yang Indonesia juga," katanya. Di samping itu, Purbaya juga menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan pegawai dari Kementerian Keuangan dalam masalah ini.

"Itu saya teka-teki saya juga, Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya, berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita liat ya," tambah Bendahara Negara tersebut.

Incar Pajak Bocor

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa juga menemukan adanya industri 'liar' yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang. Dia menyebutkan bahwa terdapat industri yang tidak dikenakan pajak di sektor baja, bahan bangunan, hingga perkebunan sawit. Bahkan, ditemukan perusahaan asal China dengan pegawai yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

"Kalau anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bahan bangunan, yang pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang china semua, enggak bisa bahasa Indonesia," ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

"Jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat, ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," ungkapnya. Ia menyatakan bahwa terdapat banyak perusahaan baja yang pajaknya tidak dilaporkan dengan benar. Purbaya juga mengungkapkan bahwa potensi kehilangan pendapatan pajak di sektor ini dapat mencapai Rp 4 triliun.

"Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu, kan mereka pasti lebih tahu dari saya," tambahnya.

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan sindiran terkait kebocoran pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak dan bea cukai. Oleh karena itu, perbaikan pada kedua sektor ini menjadi fokus utama bagi Purbaya ke depannya. Sindiran tersebut disampaikan oleh Presiden saat retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu. Prabowo menyoroti adanya indikasi kebocoran yang terjadi di sektor pajak dan bea cukai.

“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang 'apakah kita akan mau dikibulin terus oleh Pajak dan Bea Cukai?' itu pesan ke saya dari Presiden, walaupun dia gak ngeliat ke saya,” ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).