Terungkap Peran Yasonna Laoly dalam Kasus Suap Harun Masiku yang Libatkan Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyelidikan kasus suap dilakukan Harun masiku.

Riezky mengaku pernah bertemu langsung dengan Hasto pada 27 September 2019.

Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto juga sempat mengancam Riezky tidak akan memberikan surat undangan pelantikannya.

Hasto tetap memerintahkan dua orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, untuk mengupayakan agar Harun Masiku masuk ke DPR

Hasto disebut memerintahkan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, agar memastikan Harun Masiku bisa masuk ke parlemen.

Wahyu belum bisa menyampaikan lebih lanjut soal pemeriksaan dirinya kali ini.

KPK memeriksa mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan hari ini, Kamis (2/1). Wahyu terjerat kasus korupsi PAW kader PDIP Harun Masiku.

Guntur mengungkapkan, Hasto telah membuat puluhan video keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.

Yasonna masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. Sementara Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan santai, Jokowi meminta PDIP menghormati proses hukum di KPK.

Cak Imin juga bicara nuansa politis dalam penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly menanggapi tagar #KaburAjaDulu yang viral di media sosial.

KPK memeriksa mantan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (18/12/2024) lalu.

Kendati demikian, Chico menegaskan, PDIP akan menghormati segala proses hukum yang tengah dijalani Hasto maupun Yasonna.

KPK mencegah mantan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasona H Laoly ke luar negeri usai memberikan kesaksian tentang jalur pelarian Harun Masiku.

Yasonna mengaku, dirinya dicecar oleh penyidik KPK terkait kapasitas dirinya sebagai ketua DPP Partai PDIP.

Mantan Menkumham Yasonna Laoly mengakui diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.