Tangerang & Bekasi Heboh Pagar Bambu, Kini Muncul ‘Pagar Pelampung’ di Perairan Denpasar Bali

Di kawasan KEK Kura-Kura Bali kini ada pagar berbentuk pelampung berwarna putih yang membuat aktivitas melaut nelayan terhambat.

Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, kini sedang cemas. Aktivitas melaut mereka untuk memancing di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali mendadak terganggu karena dibatasi.

Di kawasan itu kini ada pagar berbentuk pelampung berwarna putih. Disebut-sebut, pagar pelampung itu dipasang perusahaan yang mengelola KEK Kura-Kura Bali. Pemagaran dengan pelampung itu viral di media sosial.

Keresahan itu disampaikan nelayan pada Anggota DPR, I Nyoman Adi Wiryatama, Anggota DPR RI I Nyoman Parta dan Anggota DPD RI, Ni Luh Djelantik saat menemui masyarakat di Pulau Serangan, Denpasar, pada Kamis (30/1).

Anggota DPR, I Nyoman Adi Wiryatama mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Sebagai wakil rakyat dia akan menampung aspirasi masyarakat.

"Kita hari ini menampung aspirasi masyarakat, di mana masyarakat kita yang tinggal di sini ada keberatan, dengan di mana melewati, melintasi kawasan kalau mereka-mereka mau ke laut," kata Adi.

Adi mempertanyakan alasan para nelayan meluat di sekitar kawasan KEK. Jika semata-mata ketakutan sungguh tidak beralasan.

"Kita juga prihatin, mereka-mereka lahir di sini, hidup besar di sini, dan akan mati pun di sini. Kalau kawasan (KEK Kura-Kura) terlalu curiga dengan mereka sangatlah tidak beralasan, karena mereka lahir di sini, dan bertanggung jawab pada daerahnya dan tidak mungkin akan merusak daerahnya, saya yakin itu," ujarnya.

Dia menambahkan, kedatangannya di Kelurahan Serangan untuk mencarikan solusi agar warga terutama nelayan di Kelurahan Serangan tidak diperlakukan seperti itu.

"Kita datang ke sini untuk mencarikan solusi, agar mereka tidak diperlakukan seperti itu di isolasi, tidak bisa keluar melaut sebagai mana mestinya. Sebenarnya, masalahnya sangat simpel tapi kalau masalah yang simpel ini tidak kita kerjakan, menimbulkan masalah yang besar, kita malu," ungkapnya.

Berkaca dari kasus ini, dia meminta ke depannya perlu menjaga bersama dan siapapun yang datang ke Serangan untuk mencari makam dan hidup di sini harus bertanggung jawab.

"Kita bertanggung jawab keamanan dan kenyamanan kita bersama di sini. Dan saya langsung, kalau tidak selesai hari ini kita akan langsung ke Komisi IV, kebetulan saya yang membidangi di sana dan kalau (tidak) selesai di sini mungkin kita akan sampai ke presiden. Saya yakin dan percaya pengusaha juga sadar, masyarakat lebih sadar lagi, kita jaga kedamaian ini bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Adi juga mempertanyakan alasan perusahaan pengelola KEK Kura-Kura Bali memagari laut kawasan Pulau Serangan, Denpasar, dengan pembatasan berbentuk pelampung berwarna putih. Dia berjanji akan menyelesaikan dan pagar itu dibongkar.

"Itu juga termasuk salah satu yang kita amati, kita akan hilangkan itu," ujarnya.

Sementara, Anggota DPR RI asal Bali I Nyoman Parta juga mengatakan segalah hal yang menghalangi para nelayan untuk melaut harus dicabut.

"Segala hal yang menghalangi nelayan masuk ke laut harus dicabut dan prinsipnya sampai kapanpun laut menjadi ruang publik yang tidak tidak bisa ditawar-tawar," ujarnya.

Pengelola Kawasan KEK Kura-Kura Bali Buka Suara

Terpisah, Komisaris Utama PT Bali Turtle Island Development (BTID), Tantowi Yahya, merespons viral keluhan nelayan soal pembatasan akses nelayan di Pulau Serangan karena ada pagar pelampung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali.

Tantowi Yahya mengatakan, pembatasan itu untuk pengamanan karena sebelumnya di wilayah laguna pernah terjadi penimbunan BBM liar atau ilegal.

"Kalau pelampung itu, kalau dari aspek kita investor perusahaan itu kan pengamanan. Karena kita punya pengalaman sebelumnya, bahwa di laguna itu pernah ada penumpukan BBM liar ditaruk di sana karena tersembunyi," kata Tantowi di UID Campus, Serangan, Denpasar, Kamis (30/1).

Pemasangan pelampung karena petugas tidak bisa berjaga 24 jam di sana. Sehingga harus diberikan pembatas sehingga tidak ada lagi kasus serupa terulang. Tetapi kalau hal tersebut dipermasalahkan, katanya, tentu akan dirapatkan dengan manajemen di PT BTID.

"Petugas kami kan tidak bisa 24 jam di situ yang dijaga oleh sekuriti, di daerah akses masuk tapi di luar-luar itu tidak. Itu kan pengamanan sebenarnya agar supaya tidak ada lagi kasus serupa," ujarnya.

"Bahkan nanti lebih seram lagi. Misalnya narkoba dan produk-produk lain yang diharamkan oleh Peraturan Perundangan-undangan kita dan tanggung jawab di kita. Karena ini dipermasalahkan dan dianggap sebagai penghalang iya kami akan bawa ke dalam rapat," lanjutnya.

Dia memastikan, keputusan membentangkan pagar pelampung itu atas keputusan dalam rapat dengan direksi dan manajemen PT BTID.

"Tadi saya sudah bahas akan kita bahas ke rapat manajemen. Saya tidak tau rapat manajemen kan secepatnya mungkin," ujarnya.

Tantowi menambahkan, soal akses nelayan di kawasan KEK Kura-Kura Bali sebenarnya sudah diberikan kepada nelayan di Desa Serangan. Tetapi memang terbatas karena saat ini proyek KEK Kura-kura sedang berjalan dan semata-mata demi keamanan.

"Akses nelayan itu sebenarnya sudah kita berikan tetapi terbatas kepada nelayan di

Desa Serangan. Karena kami punya pola pikiran bahwa tempat ini harus memberikan dampak semaksimum mungkin bagi masyarakat terdekat yaitu Desa Serangan yang profesinya sebagian besar adalah nelayan. Makannya untuk memudahkan kami berikan tanda supaya gampang untuk proses monitor. Tapi ini, kalau misalnya dianggap sesuatu yang memberatkan tentu kami akan bawa ke dalam rapat manajemen," imbuhnya.

Dipastikan, PT BTID menyadari betul bahwa tanah, pantai, air itu adalah milik negara. Tetapi pihaknya menyewa untuk kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya dan ia juga menegaskan bahwa di Pulau Serangan tidak ada pengavlingan laut.

"Yang ada itu sewa, untuk kita kelola sebaik-baiknya itupun untuk kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya. Pertama di pulau ini tidak ada pengavlingan laut seperti yang terjadi di daerah pesisir lainya, tidak ada," katanya.

Dia juga memastikan tidak ada larangan untuk nelayan di kawasan KEK Kura-kura. Jika nanti proyek KEK Kura-kura, kata Tantowi, dipastikan terbuka luas bagi publik karena.

"Nanti kalau ini sudah selesai menjadi kawasan ekonomi khusus iya samalah dengan kawasan ekonomi khususnya, terbuka luas untuk siapapun. Kita juga bangun factory outlet tidak mungkin masyarakat dibatasi kalau factory outlet-nya sudah dibuka," ujarnya.

"Sekarang ini prosesnya sudah 30 persen dibangun, ketika sekolah (di KEK Kura-kura) dibuka tidak mungkin (tertutup bagi publik). Kita juga akan mengadakan pertunjukan konser musik, itu tidak mungkin akses itu ditutup cuma kalau sekarang ini keamanan lagi ada proyek."