Tak Terima Dicopot dari Ketum PBNU, Gus Yahya Disarankan Syuriyah Tempuh Jalur Ini

Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf diminta menempuh jalur Majelis Tahkim terkait keabsahan rapat pleno. Polemik PBNU Majelis Tahkim ini mencuat setelah hasil rapat ditolak.

Gus Yahya menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU yang sah dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menegaskan bahwa proses Pemberhentian Pimpinan PBNU di tengah jalan hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa, menyoroti keputusan Rapat Pleno.

Rapat ini mengagendakan keputusan penting yaitu menunjuk Pj Ketua Umum PBNU menggantikan KH Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, menyatakan dirinya terbuka untuk islah usai silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia berharap tatanan organisasi NU tetap terjaga.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, memberikan klarifikasi mendalam mengenai kisruh PBNU kepada para kiai sepuh di Pesantren Tebuireng, Jombang, dengan harapan menemukan solusi terbaik.

Menurut Gus Yahya, keputusan Rapat Harian Syuriyah terkait jabatannya sebagai Ketum PBNU telah melampaui wewenang.

Gus Yahya menjelaskan alasan penolakannya terhadap keputusan Rapat Harian Syuriyah, yang menurutnya cacat secara substansial maupun prosedural & prosedural.

Surat Edaran PBNU Nomor 4785 memuat pemberhentian Gus Yahya dipastikan sah secara substansi, meski beredar versi bertanda draft akibat kendala teknis sistem.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyikapi beredarnya surat pemberhentian dirinya, menegaskan bahwa semua polemik PBNU harus diselesaikan secara terhormat melalui Muktamar.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan pemberhentian dirinya dari jabatan tersebut inkonstitusional. Ia menegaskan hanya Muktamar yang berhak memberhentikannya, memicu pertanyaan tentang validitas keputusan Syuriah.

Penyelesaian lewat islah merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga legitimasi PBNU sebagai sebuah organisasi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Keuskupan Agung Jakarta bersepakat meluncurkan Gerakan Ketahanan Sosial, sebuah inisiatif kolektif untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak konflik global.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan Ormas Islam akan mendapat ruang luas untuk berikan kontribusi nyata dalam mewujudkan agenda pemerintah, sekaligus sepakat mendukung Presiden Prabowo.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan Board of Peace (BoP) harus menjadi instrumen penting untuk deeskalasi konflik di Timur Tengah, sebuah langkah yang juga didukung Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar menjadi **mediator konflik Timur Tengah** karena diterima semua pihak, menegaskan komitmennya untuk perdamaian.

Presiden Prabowo Subianto akan gunakan Board of Peace (BoP) sebagai instrumen damai di Timur Tengah. Gus Yahya sebut Indonesia siap jadi mediator konflik Iran.

Kedua belah pihak menyepakati untuk menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. H. Najib Azca meminta seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap solid.

Isu-isu lain seperti zionisme, tata kelola keuangan, dan sejenisnya disebut hanya menjadi "panggung depan" yang mudah dipatahkan.

Keluarga memastikan bahwa KH. Ma’ruf Amin tidak pernah memberikan dukungan pribadi kepada pihak manapun dalam sengketa internal organisasi.

Rapat pleno ini dihadiri seluruh unsur kepengurusan PBNU, mulai dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga & badan otonom PBNU.

Menurut Gus Nadir, NU sejak awal berdiri adalah jam’iyyah ulama, arah dan marwah organisasi seharusnya tetap berada di tangan Syuriah yang dipimpin Rais Aam.