Survei UNFPA: Jutaan Orang Ingin Punya Anak tapi Tak Bisa Bangun Keluarga yang Diinginkan

Di Indonesia sendiri, 1.015 responden yang disurvei secara online mengakui hal itu karena tingginya biaya dibutuhkan untuk membesarkan seorang anak.

Jutaan orang tidak bisa memiliki jumlah anak yang mereka inginkan. Permasalahan itu bukan karena mereka tidak ingin menjadi orangtua, tetapi kondisi ekonomi dan sosial menjadi penghalang.

Hal itu dipaparkan dalam laporan Situasi Kependudukan Dunia/State of World Population Report (SWP) 2025 yang berjudul “Krisis fertilitas sesungguhnya: membangun kekuatan individu untuk mengambil keputusan reproduksi di dunia yang terus berubah”.

Mengutip hasil survei yang dilakukan UNFPA/YouGov di 14 negara, termasuk Indonesia. Secara garis besar, satu dari lima orang secara global memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.

Di Indonesia sendiri, 1.015 responden yang disurvei secara online mengakui hal itu karena tingginya biaya dibutuhkan untuk membesarkan seorang anak. Hal itu tidak dibarengi dengan ketidakstabilan pekerjaan orang tuanya, tempat tinggal kekhawatiran tentang situasi dunia, dan tidak adanya pasangan yang sesuai.

“Krisis fertilitas sesungguhnya bukanlah soal orang yang tidak ingin punya anak, melainkan banyak yang ingin punya anak tapi tidak mampu. Laporan ini menemukan bahwa dari responden yang disurvey, lebih dari 70% orang ingin punya dua anak atau lebih,” kata Hassan Mohtashami, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia Representative pada press briefing SWP 2025 di Jakarta, Kamis (03/07).

“Untuk meresponsnya, kita harus merespons pada apa yang dibutuhkan individu dalam membuat pilihan fertilitas mereka, seperti cuti melahirkan, layanan fertilitas yang terjangkau, dan lingkungan yang mendukung.”

Ditambahkan Deputi Pengendalian Kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas membangun keluarga yang berkualitas dan pembangunan kependudukan yang fokus pada manusia.

Dia mengklaim, pemerintah sudah menyiapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk 20 tahun ke depan yang akan dioperasionalisasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 5 tahunan. Di mana akan implementasi dalam bentuk Rencana Aksi per tahun.

"Laporan SWP menjadi masukan dari kebijakan kependudukan. Pemerintah juga sudah memiliki strategi dan program dalam mengoptimalkan layanan KB, kesehatan ibu dan anak, angkatan kerja perempuan, serta kesejahteraan keluarga seperti Quick Wins Kemendukbangga yang di antaranya ada Taman Asuh Sayang Anak," kata Bonivasius

Bonivasius mengatakan, implementasi program Kemendukbangga/BKKBN yang disusun dalam bentuk Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi di tingkat daerah disusun secara asimetris. Hal ini karena capaian program Kemendukbangga/BKKBN antar daerah berbeda, seperti dalam capaian total fertility rate (TFR).

"Di kota-kota ada tekanan ekonomi sehingga TFR cenderung rendah di bawah 2. Tapi di sejumlah daerah masih tinggi di atas 2,5 seperti di Papua dan NTT. Masih terjadi disparitas. Maka, pendekatan atau intervensinya harus berbeda antar daerah," papar Bonivasius.

Melihat kondisi itu, Bonivasius menegaskan Indonesia tidak dalam kondisi krisis fertility, sehingga program KB tetap diperlukan. Ia kemudian menyinggung fenomena childfree, yang dinilainya belum begitu mengkhawatirkan untuk Indonesia.

"Angka childfree di negara kita sangat rendah, masih 0,001 persen. Namun fenomena ini harus menjadi perhatian kita juga, karena sudah terjadi di beberapa negara," ujar Bonivasius.