Populasi Anjlok, China Putuskan Pajaki Kondom Dorong Angka Kelahiran

Pemerintah mulai ketir-ketir angka kelahiran baru menurun drastis. Karena itu, kebijakan tarik pajak kondom salah satunya. Namun, ternyata tak sesederhana itu.

Pemerintah China akan mulai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada obat-obatan dan produk kontrasepsi, termasuk kondom mulai Januari mendatang.

Kebijakan ini menjadi perubahan besar setelah hampir 30 tahun produk kontrasepsi bebas PPN sejak 1993, periode ketika pemerintah masih gencar menerapkan kebijakan pengendalian kelahiran dan aturan satu anak.

Dalam revisi terbaru Undang-Undang PPN, tarif sebesar 13 persen akan berlaku untuk berbagai produk kontrasepsi.

Langkah ini dibaca sebagai bagian dari strategi baru pemerintah menghadapi penurunan angka kelahiran yang semakin tajam dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, sejumlah insentif diberikan untuk mendukung keluarga muda: layanan pengasuhan anak seperti daycare hingga pendidikan usia dini, serta layanan untuk lansia dan penyandang disabilitas, akan dibebaskan dari PPN.

Perubahan kebijakan ini mencerminkan transformasi demografis besar yang sedang dihadapi China.

Populasinya terus merosot selama tiga tahun berturut-turut, dengan proyeksi kelahiran 2024 hanya sekitar 9,54 juta, jauh lebih rendah dibanding hampir 19 juta kelahiran satu dekade sebelumnya ketika kebijakan satu anak dihapus.

Untuk membalikkan tren ini, pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai kebijakan pronatal, mulai dari bantuan tunai, subsidi pengasuhan anak, hingga penambahan durasi cuti melahirkan dan cuti ayah.

Pemerintah juga memperkenalkan aturan baru yang menekan jumlah aborsi non-medis, sebuah perubahan signifikan dibanding masa lalu, ketika aborsi dan sterilisasi kerap dipaksakan demi menekan angka kelahiran.

Meski demikian, banyak hambatan masih membayangi. Data YuWa Population Research Institute menunjukkan bahwa China memiliki salah satu biaya pengasuhan anak tertinggi di dunia, mencapai lebih dari 538.000 yuan (sekitar Rp1,2 miliar) hingga anak berusia 18 tahun.

Tekanan ekonomi, prospek kerja yang tidak pasti, serta perubahan gaya hidup membuat banyak anak muda menunda atau menolak memiliki anak.

Demografer YuWa, He Yafu, menilai dampak kebijakan pajak baru ini tidak akan langsung terasa.

“Menghapus pengecualian PPN hanya langkah simbolis. Namun, ini menunjukkan upaya pemerintah membentuk lingkungan sosial yang lebih ramah keluarga,” ujarnya.

Kasus HIV Meningkat

Pemberlakuan PPN untuk produk kontrasepsi di China muncul pada saat yang dianggap penuh ironi. Alih-alih menurun seperti tren global, kasus HIV di negara tersebut justru menunjukkan peningkatan tajam.

Para pakar menilai lonjakan ini berkaitan dengan kuatnya stigma terhadap isu seksual serta minimnya pendidikan kesehatan reproduksi, sehingga banyak orang tidak memahami pentingnya perlindungan.

Pusat Pengendalian Penyakit China mencatat bahwa tingkat infeksi HIV dan AIDS melonjak dari 0,37 menjadi 8,41 per 100.000 penduduk antara 2002 dan 2021, dengan sebagian besar kasus baru berasal dari hubungan seksual tanpa pengaman.

Pengumuman terkait pajak baru ini langsung memancing reaksi keras di platform Weibo. Kekhawatiran yang muncul bukan hanya mengenai potensi meningkatnya kehamilan tidak diinginkan, tetapi juga risiko penularan penyakit seksual yang dikhawatirkan semakin sulit dikendalikan.

“Saat infeksi HIV di kalangan anak muda terus naik, menambah beban biaya seperti ini tampaknya keputusan yang keliru,” tulis seorang warganet.

Pengguna lain menyebut kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan realitas sosial. Ada pula komentar yang menilai pajak ini tidak akan berdampak pada keputusan orang untuk memiliki anak. Mereka menilai persoalan harga kondom justru bukan inti masalah.

“Kalau membeli kondom saja sudah terasa mahal, bagaimana seseorang mampu menanggung biaya membesarkan anak?” ujar seorang pengguna lain, menyoroti bahwa persoalan fertilitas di China jauh lebih kompleks daripada sekadar harga alat kontrasepsi.