Ketua MPR: Kita Perlu Banyak Belajar dari China

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkap hasil survei yang menggambarkan arah pandangan publik terhadap masa depan pembangunan Indonesia.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkap hasil survei yang menggambarkan arah pandangan publik terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Dalam survei nasional yang dilakukan pada Maret 2026, mayoritas responden menilai Republik Rakyat Tiongkok/China sebagai negara yang paling layak dijadikan contoh.

"Pada tanggal 4 sampai dengan 12 Maret 2026, ada sebuah survei nasional yang dipublikasikan. Pertanyaannya adalah, negara mana yang bisa dijadikan contoh bagi pembangunan Indonesia ke depan? Survei membuktikan dengan jawaban: Republik Rakyat Tiongkok mendapatkan 28,2 persen," kata Muzani.

"Nomor dua 23,3 persen, nomor tiga 10,4 persen, negaranya enggak perlu kami sebut nomor dua dan nomor tiga, dan seterusnya," sambungnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran buku Xi Jinping: The Governance of China (Volume V) di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (28/4). Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, serta Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Forum ini menjadi ruang diskusi strategis mengenai model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang dinilai berhasil di tingkat global.

Daya Tarik Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Muzani menilai tingginya angka preferensi terhadap China tidak lepas dari keberhasilan negara tersebut menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Salah satu capaian yang paling menarik perhatian adalah keberhasilan mengentaskan kemiskinan dalam skala besar.

"Kekaguman terhadap Republik Rakyat Tiongkok ini semakin hari semakin tinggi. Bahkan, mereka tidak bisa membayangkan dengan rakyat 1,4 miliar bisa bersatu dalam kesejahteraan dengan zero kemiskinan," ujarnya.

Menurut Muzani, Indonesia perlu mengambil pelajaran dari kepemimpinan Xi Jinping, khususnya dalam menyatukan kekuatan besar masyarakat menjadi motor pembangunan nasional.

"Belajarlah dari bagaimana Xi Jinping mengendalikan Tiongkok ini. Bagaimana caranya Presiden Rakyat Tiongkok Yang Mulia Presiden Xi Jinping bisa mengendalikan, menyatukan, menstabilkan rakyat yang begitu besar dengan kekuatan yang besar menjadi sebuah kekuatan pembangunan?," paparnya.

Ia menilai pendekatan tersebut relevan bagi Indonesia yang juga memiliki kompleksitas sosial dan keragaman tinggi.

Menuju Indonesia Emas 2045

Pembelajaran ini dianggap krusial dalam konteks visi besar Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan pada 2045. Dengan tantangan pembangunan yang tidak sederhana, Indonesia membutuhkan strategi yang matang dan kepemimpinan yang tegas.

"Kita perlu banyak belajar dari keberhasilan Republik Rakyat Tiongkok dalam mengendalikan hal ini. Kita mulai sama-sama menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka, 2045 kita menghadapi Indonesia Emas," tuturnya.

Muzani juga menyoroti dilema klasik dalam pembangunan: memilih antara stabilitas atau percepatan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan menjadi faktor penentu.

"Pilihan-pilihan pembangunan di Tiongkok kadang-kadang menjadi problematik, di antara lain mana yang lebih didahulukan stabilitas atau pertumbuhan dan kesejahteraan? Tapi kemudian buku ini menjelaskan keberanian mengambil keputusan, itulah yang kemudian harus diputus oleh seorang pemimpin," jelasnya.

Tetap Berpijak pada Pancasila

Meski mendorong pembelajaran dari luar negeri, Muzani menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh meninggalkan jati diri bangsa. Ideologi Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pembangunan.

"Kita harus belajar juga karena sesungguhnya Pancasila telah mengajarkan kepada kita tentang menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, dan menjaga merawat kebhinekaan," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Muzani berharap kehadiran literatur seperti buku karya Xi Jinping dapat memperluas perspektif para pengambil kebijakan di Indonesia. Dengan begitu, pilihan pembangunan yang diambil ke depan semakin matang dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Buku ini menjadi sebuah wacana penting bagi kita untuk memperkaya pandangan-pandangan, memperkaya wacana, memperkaya tentang pilihan-pilihan pembangunan kita," pungkasnya.