Pansus 11 DPRD Bandung Soroti Tren Penurunan Angka Kelahiran

Pansus 11 DPRD Kota Bandung mengangkat isu penurunan angka kelahiran yang berdampak pada pembangunan kependudukan dan kualitas sumber daya manusia di kota ini.

Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung sedang aktif menyempurnakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk periode 2025 hingga 2045.

Berbagai masukan dari pemerintah pusat serta dinamika kebijakan terkini menjadi fokus dalam penyusunan regulasi ini.

Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, A.Md.Keb., S.ST., M.A.R.S., MM, menyampaikan bahwa hingga saat ini pembahasan telah menerima banyak masukan, termasuk dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam waktu dekat, pemerintah pusat juga direncanakan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan grand design kependudukan.

"Insya Allah akhir Maret segera selesai. Informasi terbaru, Juni atau Juli akan terbit Perpres tentang grand design kependudukan. Karena itu kita harus melakukan penyesuaian agar Raperda ini selaras dan bisa diturunkan menjadi Perwal maupun Perda," ujarnya.

Menurut Sherly, beberapa poin dalam draf awal telah disederhanakan dan disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas serta menghindari tumpang tindih dengan regulasi yang ada di tingkat pusat.

Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah tren penurunan angka kelahiran di Kota Bandung. Ia menganggap fenomena ini perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat berpengaruh pada struktur demografi kota dalam jangka panjang.

"Angka pernikahan relatif masih tinggi, tetapi keinginan memiliki anak justru menurun. Kalau ini terus terjadi, 10 tahun ke depan bisa saja struktur penduduk didominasi usia lanjut," katanya.

Sherly menekankan pentingnya edukasi kepada generasi muda mengenai kehidupan berkeluarga. Menurutnya, memiliki anak bukanlah sebuah beban jika dipersiapkan dengan baik.

"Setidaknya dua anak cukup. Itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlu ada pemahaman bahwa menikah dan punya anak tidak seseram yang dibayangkan," tuturnya.

Tantangan Kependudukan

Sherly menekankan pentingnya perubahan gaya hidup dan dampak budaya global yang membentuk cara berpikir generasi muda.

Tantangan dalam pembangunan kependudukan di Bandung muncul dari tekanan media sosial, gaya hidup yang bebas, serta pandangan bahwa memiliki anak dianggap sebagai beban.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun regulasi yang menyeluruh, terutama di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Penduduk bukan sekadar soal jumlah, tetapi kualitas. Kesiapan sejak lahir, akses pendidikan, hingga kesiapan memasuki dunia kerja harus dipastikan," tegasnya.

Di sisi lain, Sherly juga mengakui adanya kendala terkait validitas data kependudukan. Sebagai kota tujuan wisata, Bandung memiliki banyak pendatang yang memengaruhi data kelahiran dan kematian.

Meskipun tercatat dalam angka, banyak dari mereka yang bukan warga ber-KTP Kota Bandung.

"Secara angka memang tercatat, tetapi ternyata bukan warga asli Kota Bandung. Ini yang harus kita benahi agar basis data benar-benar akurat," pungkasnya.