Skandal Beras Oplosan, Ketua DPR Puan Maharani Minta Negara Lindungi Rakyat Kecil

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik penjualan beras premium patahan tinggi yang merugikan konsumen hingga triliunan rupiah, memicu langkah tegas pemerintah.

Dari sepuluh sampel beras oplosan berkualitas premium yang diteliti, terungkap bahwa kandungan beras patah mencapai 59%.

Presiden Prabowo kemarin menggelar rapat kabinet membahas kasus beras oplosan.

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Kemudian untuk beras medium, terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24 persen.

Dari temuan tersebut, kata Helfi, pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lapangan, baik terhadap pasar tradisional maupun modern.

Kapolri memastikan, dalam waktu dekat akan ada rilis pengungkapan ke publik terkait kasus tersebut.

Prabowo menyebutkan bahwa permainan harga dan manipulasi pasokan beras menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp100 triliun setiap tahun.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejauh ini Bareskrim Polri telah menjadwalkan untuk memeriksa 25 distributor.

Titiek Soeharto unjuk gigi di depan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Amran menyatakan, temuan beras oplosan itu berasal dari pemeriksaan 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama dan telah diuji di 13 laboratorium.

Komisi IV DPR menyentil Menko Pangan Zulkifli Hasan turun tangan mengatasi masalah beras premium oplosan yang beredar di masyarat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen penuh memberantas mafia pangan dan praktik korupsi di sektor pertanian demi melindungi petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Polres Lombok Timur intensifkan penyidikan kasus dugaan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Sebanyak 13 saksi telah dimintai keterangan, dan penetapan tersangka diharapkan segera terwujud.

Pedagang beras di pasar tradisional mengganti isi kemasan beras SPHP dengan karung beras premium demi meraih keuntungan.

Kelangkaan beras di pasaran bukan hanya masalah pasokan, namun juga kepercayaan. Pengamat ekonomi pertanian menyoroti pentingnya memulihkan keyakinan pelaku usaha untuk mengatasi krisis Kelangkaan Beras ini.

Langkah ini mempertimbangkan penegakan hukum yang lebih dulu dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Seluruh produsen diharapkan untuk menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.