Sekolah Rakyat Solo Dibuka Juli 2025, Ini Kriteria Bakal Ditampung

Jumlah tersebut dibagi menjadi 4 rombongan belajar (rombel).

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memastikan Sekolah Rakyat (SR) di Solo bakal dimulai Juli 2025 atau saat tahun ajaran baru. Sekolah yang akan menempati sejumlah ruang di Kompleks Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, siap menerima 100 siswa untuk tahun ajaran baru 2025/ 2026. Jumlah tersebut dibagi menjadi 4 rombongan belajar (rombel).

"Jadi tadi sudah kita lihat, ruang kelasnya bagus, asrama bagus, dapur, ruang makan juga bagus, masjid ada, terus kemudian ruang kerohanian untuk saudara-saudara yang Kristiani juga ada. Ada lab juga dan lapangan juga ada. Di Solo ini ada 4 rombel dengan masing-masing 25 siswa jadinya jumlahnya 100 orang," ujar Agus disela mengunjungi Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso untuk mengecek langsung kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat jenjang SMA, Jumat (9/5).

Dikatakan Agus, Sekolah Rakyat di Solo akan menempati bangunan milik Sentra Terpadu Prof Soeharso seluas 5 hektar mulai dari jenjang SMA. Untuk pendafaran siswa, saat ini tengah berproses. Kemensos akan mendatangi calon peserta didik baru Sekolah Rakyat ke rumah masing-masing.

"Pendaftaran siswa sesuai kriteria ya, hanya untuk siswa miskin atau miskin ekstrim. Kita bekerjasama dengan Pemkot Solo untuk memastikan siswa yang masuk SR sesuai dengan kriteria," ungkapnya.

Konsultasi dengan Kemen-PUPR

Lanjut Wsmensos, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus sarana dan prasarana, apakah kapasitasnya masih bisa ditambah. Apalagi Presiden Prabowo Subianto meminta sebanyak-banyaknya siswa yang bisa ditampung di Sekolah Rakyat.

"Kami melihat semuanya bagus. Artinya infrastruktur Sentra Prof Dr Soeharso sangat siap. Tinggal revitalisasi oleh Kementerian PU. Setelah itu kami siapkan penerimaan siswa," katanya.

Agus menambahkan, 4 rombel Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Solo membutuhkan sekitar 20 guru. Guru dan murid Sekolah Rakyat di Solo harus merupakan warga Solo. Pemerintah pusat membuat beberapa satgas yang menyiapkan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yakni Kementerian PU.

"Kemudian satgas yang menyiapkan guru dan kurikulum yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemensos dan pemerintah daerah menyiapkan muridnya," katanya lagi.

Disisi lain, Wamensos juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan gedung-gedung yang tidak digunakan atau mangkrak untuk Sekolah Rakyat. Mengingat kriteria pembangunan SR wajib dengan lahan seluas 8 hektare.

"Sekarang naik lagi 8 hektare supaya memang ini benar-benar sekolah unggulan dan fasilitas nya mendukung. Presiden maunya memuliakan orang-orang miskin, memotong transmisi ke miskin," pungkasnya.