Satgas PKH Selidiki Dugaan Pelanggaran Tambang Milik Gubernur Malut Sherly Tjoanda

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan bahwa pencabutan izin perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korpo

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi menerangkan, perkara ini masih dalam tahap penyidikan umum.

Ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektare.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas kurang lebih 66,0144 hektare.

Menteri ESDM terus mendorong penerapan Good Mining Practices (GMP), konsep pertambangan yang menitikberatkan pada tanggung jawab lingkungan.

Polda Sulteng berkomitmen menuntaskan Kasus PT Bintang Delapan Wahana terkait dugaan pemalsuan dokumen perizinan, meski sempat dituding lamban. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya?

Kapolri berjanji akan mengusut segala bentuk pidana dampak adanya pertambangan di Papua.

Berdasarkan hasil puldasi diketahui terdapat tiga perusahaan yang terindikasi melakukan penambangan di kawasan hutan wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Pengawasan ini untuk memastikan seluruh aktivitas tambang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KPK akan meminta klarifikasi Menteri Bahlil Lahadalia terkait perizinan pertambangan nikel

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Negara berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam Penguasaan Kembali Hutan Negara dan melawan mafia hutan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara, menegaskan komitmen pemerintah melindungi kekayaan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan dana pemulihan aset negara triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah, perumahan, dan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Presiden Prabowo memanggil satu persatu kepala daerah yang hadir, Presiden Prabowo terkejut melihat Gubernur Sherly seperti artis.