Respons Jaksa Agung ST Burhanuddin 2 Anak Buahnya Jadi Korban Pembacokan

Perlindungan tersebut juga diperkuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas.

Puan meminta kasus itu diusut tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Jhon Wesli Sinaga selaku korban disebut kubu pelaku beberapa kali meminta uang kepada Kepot dengan total Rp138 juta.

Jaksa Kejagung menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan Depok pada Sabtu (24/5) dini hari.

Hasan mengingatkan, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan pribadi kepada jaksa, keluarga, rumah, hingga anak-anak mereka.

Tim gabungan yang dipimpin Kasubdit Jatanras Kompol Jama Purba berhasil menangkap dua pelaku di lokasi berbeda.

Korban pembacokan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan internal di PN Depok. Pemeriksaan diketuai oleh Wakil Ketua PN Depok

Ketut Sumedana mengatakan untuk kasus ini telah ditangani oleh masing-masing pimpinan institusi

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Dari total 72 pegawai, sebanyak 20 orang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.

Tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan untuk tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berlangsung

Hery muncul sekitar pukul 11.19 WIB. Ia diapit petugas, melangkah menuju mobil tahanan.

Audit terhadap kerugian negara seharusnya sudah diselesaikan sebelum penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kejelasan proses hukum.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dipastikan semakin kokoh setelah Kejagung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun.

Kemudian, pada 10 April 2026 ini yaitu Rp11,420 triliun. Sehingga, total uang tersebut yakni Rp31,3 triliun.

Sektor pelayanan hukum dan penegakan hukum tetap berjalan dengan skema kerja dari kantor.