Puan Minta Pemerintah Transparan Berdasarkan Fakta Soal Penulisan Ulang Sejarah

Puan ingin penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan penuh transparan dan akuntabilitas, tanpa menghilangkan jejak atau merugikan pihak manapun.

Puan menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilandasi dengan prinsip saling menghargai.

Puan Maharani mengingatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar tak ada jejak sejarah yang dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah

Puan menekankan pentingnya menghormati fakta sejarah yang pernah disampaikan Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf (BJ) Habibie pasca-reformasi 1998.

"Jangan menghapus sejarah yang ada, walaupun itu pahit, harus disampaikan dengan transparan. JAS MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah," tegasnya.

Pemerintah berencana menulis ulang sejarah Indonesia. Hal ini dibahas bersama Komisi X DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Senin (26/5).

Rencana pemerintah yang akan menulis ulang sejarah Indonesia menuai pro dan kontra.

Sehingga langkah pemerintah itu untuk memperkaya sejarah bangsa.

komisi X sudah meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan terkait penulisan sejarah ulang.

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Puan menyoroti ancaman gelombang PHK yang mulai terasa di sektor industri nasional dampak konflik geopolitik global.

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

Puan menekankan pentingnya Negara meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian anggota dewan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen.