Puan Tekankan Pentingnya Menjaga Fakta dalam Penulisan Sejarah Ulang

Puan ingin penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan penuh transparan dan akuntabilitas, tanpa menghilangkan jejak atau merugikan pihak manapun.

Menurutnya, jika diteruskan hal ini akan menimbulkan luka bagi banyak masyarakat Indonesia.

Puan Maharani mengingatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar tak ada jejak sejarah yang dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah

Puan menekankan pentingnya menghormati fakta sejarah yang pernah disampaikan Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf (BJ) Habibie pasca-reformasi 1998.

Fadli Zon memastikan tidak ada penghapusan kejadian pemerkosaan saat tragedi kerusuhan 1998 pada penulisan ulang sejarah Indonesia.

Fadli menegaskan, sedianya cerita sejarah menjadi alat pemersatu bangsa dari berbagai macam perbedaan.

Pemerintah tengah menulis ulang sejarah Indonesia. Penyusunan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai, pandangan subyektif Menbud Fadli Zon tak bisa menafikan bahwa peristiwa memilukan dalam tragedi 1998

PDIP akan menulis ulang sejarah guna menandingi versi penulisan sejarah yang kini sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan.

Diketahui sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan media, Menbud Fadli Zon menyampaikan bahwa perkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 tidak pernah ada.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi polemik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengklarifikasi ucapannya soal perkosaan massal pada peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998 hanya rumor.

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

Puan menekankan pentingnya Negara meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang.

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian anggota dewan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

Secara khusus, Puan berharap umat Nasrani yang menjadi korban bencana dapat tetap merayakan Natal meski dalam kondisi yang berbatas.