DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Lewat Tim Supervisi, Puan: Proses Harus Jelas dan Transparan

Puan menilai revisi sejarah penting untuk pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa. Selain itu, DPR juga memantau mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan Agung.

Pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Puan menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilandasi dengan prinsip saling menghargai.

Puan Maharani mengingatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar tak ada jejak sejarah yang dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah

Puan menekankan pentingnya menghormati fakta sejarah yang pernah disampaikan Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf (BJ) Habibie pasca-reformasi 1998.

"Jangan menghapus sejarah yang ada, walaupun itu pahit, harus disampaikan dengan transparan. JAS MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah," tegasnya.

Pemerintah berencana menulis ulang sejarah Indonesia. Hal ini dibahas bersama Komisi X DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Senin (26/5).

Rencana pemerintah yang akan menulis ulang sejarah Indonesia menuai pro dan kontra.

DPR akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penulisan ulang sejarah Indonesia.

Sehingga langkah pemerintah itu untuk memperkaya sejarah bangsa.

Puan Maharani mengingatkan Pemerintah mengedepankan transparansi tanpa mengaburkan fakta sejarah dalam rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.

komisi X sudah meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan terkait penulisan sejarah ulang.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerukan ilmuwan Indonesia untuk aktif mendokumentasikan temuan dan menerbitkan karya guna memperkuat narasi Sejarah Berpusat Indonesia, membangkitkan rasa ingin tahu pembaca.

Kementerian berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses penulisan tanpa mencampuri substansi ilmiah.

Fadli Zon memastikan tidak ada penghapusan kejadian pemerkosaan saat tragedi kerusuhan 1998 pada penulisan ulang sejarah Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat sedang rapat Komisi X DPR RI membahas penulisan ulang sejarah.

Fadli Zon mengungkapkan, penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan sebanyak 133 sejarawan dari 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Fadli Zon, penulisan ulang sejarah Indonesia ini bukan program baru, tetapi program lanjutan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyoroti pentingnya pemilihan Komisaris BUMN dari beragam latar belakang untuk membawa perspektif segar dan mengawal agenda pemerintah secara efektif.

Puan mengingatkan bahwa keberhasilan Polri pada era modern tidak lagi semata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau pelaku yang ditangkap.

Pemberian naturalisasi terhadap dua pesepakbola itu merupakan bentuk transfer pengetahuan serta melengkapi kemampuan pesepakbola lokal.

Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi.

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.