Puan Tegaskan DPR Kawal Isu Strategis: Sejarah, Tarif Dagang, hingga Kesehatan 3T
Puan menilai revisi sejarah penting untuk pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa. Selain itu, DPR juga memantau mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan Agung.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap isu-isu strategis yang berdampak pada masyarakat, mulai dari rencana penulisan ulang buku sejarah nasional hingga kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS).
"Pemberlakuan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia, pengawasan terhadap maraknya beras oplosan, pengawasan terhadap penerapan restorative justice agar sesuai prinsip keadilan," ujar Puan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Puan menilai revisi sejarah penting untuk pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa. Selain itu, DPR juga memantau mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan Agung tetap menjaga privasi publik, evaluasi pelayanan kesehatan di daerah 3T, kebijakan pajak perdagangan online, hingga pelaksanaan ibadah haji.
"Evaluasi akses pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), evaluasi penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online, serta evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025," tambahnya.
Mantan Menko PMK itu juga menyoroti keselamatan kerja di perusahaan tambang serta pengawasan distribusi barang dan stabilitas harga melalui penetapan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai mitra Komisi VI dan XI.
"Langkah ini sebagai tindak lanjut menjalankan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara," tutup Puan.