10 Kebijakan yang Jadi Sorotan DPR Buat Prabowo-Gibran, Dari Rekening Dormant sampai Kisruh Royalti

Berikut 10 isu strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dikawal DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sepuluh permasalahan yang menjadi perhatian rakyat sekaligus fokus pengawasan DPR di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan menjalankan undang-undang,” ujar Puan dalam penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).

Salah satu permasalahan yang paling ditekankan adalah penanganan dan penyelesaian pemblokiran rekening nganggur atau dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Puan menegaskan DPR memberi perhatian besar pada permasalahan rekening dormant yang diblokir PPATK. Sebelumnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap pihaknya telah membuka kembali 122 juta rekening dormant secara bertahap sejak pertengahan Mei 2025.

Jumlah rekening dormant yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 juta, menunjukkan skala permasalahan yang masif. Proses aktivasi diserahkan kepada pihak bank sesuai mekanisme internal masing-masing.

Setelah pengkinian data nasabah, PPATK berharap rekening bebas dari praktik jual beli ilegal, peretasan, atau penyalahgunaan yang merugikan pemilik rekening sah dan perekonomian nasional.

10 Isu yang Disorot

Penertiban kawasan dan tanah terlantar

Penertiban kawasan dan tanah terlantar adalah upaya pemerintah untuk mengembalikan tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya kepada negara untuk kemudian didayagunakan bagi kepentingan umum. 

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat

Pemerintah terus memacu transformasi pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat, model sekolah gratis berasrama yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus memperluas akses pendidikan setara di seluruh Indonesia. Indonesia

Evaluasi program Makan Bergizi Gratis

MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah.

Tata kelola tunjangan jabatan fungsional di kementerian/lembaga dan daerah

Tunjangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menduduki jabatan fungsional tertentu. 

Perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi lima tahun

Pemerintah akan mengubah pola penyaluran bantuan sosial (bansos) dari seumur hidup menjadi hanya 5 tahun.

Perlindungan data pribadi WNI sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang

Permintaan transfer data itu sebagai timbal balik penurunan tarif impor 19 persen yang diberikan Presiden AS Donald Trump.

Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP

Putusan ini menyusul pengujian materi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dianggap diskriminatif karena hanya mewajibkan sekolah negeri digratiskan. Pelaksanaan putusan ini masih menunggu petunjuk teknis dan pembahasan lebih lanjut terkait anggaran dan skema pembiayaan, terutama untuk sekolah swasta. 

Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam Program Strategis Nasional (PSN)

Sinergi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung PSN. 

Pelaksanaan royalti hak cipta lagu

Pelaksanaan royalti hak cipta lagu di Indonesia mengalami beberapa kasus sengketa yang menyoroti pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Pemblokiran rekening dormant

Persoalan ini sedang ramai di masyarakat lantaran rekening mereka yang tidak transaksi selama tiga bulan diblokir PPATK. Tujuan dari pemblokiran rekening itu adalah demi menekan judi online.

Aspirasi Rakyat ke DPR

Puan mengungkap, masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR, baik melalui aspirasi di daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum resmi DPR.

“Harapan rakyat jelas: setiap masalah yang mereka hadapi harus mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan lewat kebijakan negara yang responsif,” ujarnya.

Sepanjang satu tahun terakhir, DPR menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat, atau rata-rata 15–16 laporan setiap harinya yang diminta untuk dibantu penyelesaiannya.