Penulisan Sejarah

Kementerian berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses penulisan tanpa mencampuri substansi ilmiah.

Menurut Fadli Zon, penulisan ulang sejarah Indonesia ini bukan program baru, tetapi program lanjutan.

Pimpinan Komisi X DPR mengingatkan politikus Partai Gerindra Melliana Cessy Goeslaw atau Melly Goeslaw untuk mengkritisi anggaran pada Kementerian Kebudayaan.

Politikus berlatar belakang aktivis itu mengkritik habis-habisan Fadli Zon.

Istana meminta publik untuk tidak terburu-buru berspekulasi terkait proses penulisan lanjutan sejarah Indonesia, termasuk periode penting tahun 1998.

Megawati menyinggung bagaimana sejarah Indonesia seperti sengaja dipotong saat memasuki era Orde Baru.

Penulisan sejarah ulang ini ditujukan untuk memperkuat kesatuan dan kebenaran bangsa.

Penulisan ulang sejarah ini mencakup 11 jilid buku utama yang ditulis oleh 113 penulis dari berbagai latar belakang akademik.

Istilah orde lama tidak ada dalam judul 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia

Desakan ini muncul sebagai respons atas rencana Kementerian Kebudayaan yang berencana menulis ulang sejarah Indonesia.