Sejarah Indonesia Ditulis Ulang, PDIP Kasih Peringatan Keras Istilah Orde Baru Jangan Dihapus

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, penulisan sejarah tidak boleh direkayasa atau ditutup-tutupi.

“Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan hanya versi dari mereka yang menang, tapi betul-betul cerita perjuangan bangsa kita,” kata Djarot saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6).

Ia mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam narasi sejarah nasional. Djarot menegaskan bahwa sejarah harus ditulis secara transparan agar generasi mendatang mendapatkan gambaran yang utuh tentang perjalanan bangsa.

“Janganlah sejarah itu ditutup-tutupi atau disimpangkan. Kita harus benar-benar terbuka dalam penulisan sejarah,” tegasnya.

Pernyataan ini menanggapi proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menyampaikan bahwa proyek ini ditargetkan rampung pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

Penulisan ulang sejarah ini mencakup 11 jilid buku utama yang ditulis oleh 113 penulis dari berbagai latar belakang akademik, 20 editor per-jilid, dan tiga editor umum. Proyek ini mendapat anggaran sebesar Rp9 miliar dan telah disepakati dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

Menurut Fadli, penulisan ulang ini menjadi penting untuk menghapus bias kolonial dalam narasi sejarah nasional. “Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Fadli Zon.

Salah satu aspek yang menuai perhatian adalah rencana penghapusan istilah "Orde Lama". Menurut Fadli, istilah tersebut tidak pernah digunakan secara resmi oleh pemerintahan Presiden Soekarno, sehingga tidak relevan untuk dipertahankan.

“Kalau Orde Baru memang menyebut dirinya demikian. Tapi apakah pemerintahan pada periode sebelumnya menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada,” jelas Fadli.

Menanggapi hal tersebut, Djarot menyerahkan keputusan terkait istilah "Orde Lama" dan "Orde Baru" kepada para sejarawan. Namun, ia menekankan bahwa setiap masa pemerintahan memiliki tempat dalam sejarah.

“Masa pemerintahan Bung Karno disebut Orde Lama, lalu ada Orde Baru, Reformasi, dan nanti mungkin ada Orde yang lain. Semua itu bagian dari sejarah bangsa,” kata Djarot.

Sejarah yang Pernah Dibelokan Orde Baru

Lebih jauh lagi, Djarot mengingatkan publik akan salah satu sejarah yang pernah dibelokkan oleh rezim Orde Baru, penghapusan Hari Lahir Pancasila dari kalender resmi kenegaraan. Ia menyebutkan, selama puluhan tahun sejak 1970, bangsa ini tak diperkenankan memperingati lahirnya ideologi Pancasila.

“Sejak tahun 1970 Hari Lahir Pancasila tidak boleh diperingati, dan tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru,” kata Djarot saat menjadi inspektur upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan.

Baru pada tahun 2016, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tanggal 1 Juni diakui kembali sebagai Hari Lahir Pancasila dan diperingati secara resmi.

“Terbukti bahwa sejarah yang dibelokkan oleh rezim Orde Baru telah menemukan jalannya sendiri meskipun kita harus selalu berjuang agar sejarah ini benar-benar bisa diluruskan,” ujar Djarot dengan tegas.

Mengutip pesan Bung Karno, Djarot mengakhiri pernyataannya, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah.”