Puan Maharani: Eks Kapolres Ngada Harus Dipecat dan Dihukum Seberat-beratnya

Sejak AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2025 kemarin, berkas penyelidikan belum juga lengkap.

Saking kesalnya, Habiburokhman marah dan ingin menembak pelaku jika memungkinkan.

Puan menilai kasus ini mencoreng institusi pendidikan dan layanan kesehatan serta merupakan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan moral

Puan mengatakan tindakan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

Komnas HAM juga meminta agar Polri mengungkap peran seseorang yang menjadi perantara hubungan antara F dengan Fajar.

Dia juga meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Puan menegaskan bahwa negara harus lebih aktif dalam mencegah kasus kekerasan seksual, termasuk melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas.

AKBP Fajar saat ini menjalani penempatan khusus (Patsus) di Rutan Bareskrim Polri, untuk proses hukum pidana dan siding etik pada Senin (17/3).

Sahroni juga mendesak Propam Polri agar segera memecatnya.

Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani mengecam tindakan Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

KPAI mengecam tindakan Kapolres Ngada non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mencabuli 3 anak.

Puan meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku KDRT dan kekerasan terhadap perempuan juga anak tanpa toleransi.

Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan bantuan revitalisasi untuk 3.084 sekolah di wilayah terdampak.

Dana tersebut dialokasikan guna mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

Wamentan Sudaryono menyebut program cetak sawah membutuhkan proses bertahap dan pengelolaan air untuk mendukung ketahanan pangan.

Kepolisian telah mengecek terkait kabar pocong tersebut. Hasilnya dipastikan tidak benar.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan YHF dalam upaya menghambat proses penanganan perkara.

Kolaborasi Telkom dan Dinas Pendidikan hadirkan try out berbasis data, dukung evaluasi pembelajaran yang lebih objektif dan terukur

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.