Komisi III Minta Polisi Pidanakan Kapolres Ngada dengan Pasal berlapis

"Ini suatu kejahatan yang luar biasa. Yang harus dihukum mati orang ini dan di kebiri," ujar Umbu

Saking kesalnya, Habiburokhman marah dan ingin menembak pelaku jika memungkinkan.

Komnas HAM juga meminta agar Polri mengungkap peran seseorang yang menjadi perantara hubungan antara F dengan Fajar.

Pemecatan AKBP Fajar bukan hanya berdampak pada karirnya, tetapi juga menimbulkan gejolak di masyarakat dan sorotan tajam terhadap integritas Polri.

Puan mengingatkan Polri agar kasus serupa tidak terulang, terutama karena pelanggaran yang dilakukan Fajar tergolong berat.

Dia juga meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Puan menegaskan bahwa negara harus lebih aktif dalam mencegah kasus kekerasan seksual, termasuk melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas.

AKBP Fajar saat ini menjalani penempatan khusus (Patsus) di Rutan Bareskrim Polri, untuk proses hukum pidana dan siding etik pada Senin (17/3).

Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani mengecam tindakan Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Hal ini disampaikannya menyusul pernyataan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono di Mapolresta Padang, Minggu (23/6).

Dia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.

PBNU menegaskan setiap pelaku kekerasan seksual harus diproses secara hukum.

Persoalan tersebut harus disikapi kolektif melibatkan eleman masyarakat.

Mama Yasinta Moiwend adalah seorang tokoh perempuan adat Malind yang sudah lama berjuang untuk diri dan komunitasnya.

PDIP mencontohkan dampak pada pengusaha tahu dan tempe.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira memastikan revisi UU Pemilu saat ini tengah digodok parlemen.

Keputusan akhir terkait penggunaan stadion bersejarah di Kota Medan itu masih menunggu hasil koordinasi lanjutan antara AFF, PSSI, dan panitia pelaksana.

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.