Puan: Larangan Game Roblox Harus Dibekali Edukasi Digital yang Komprehensif

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan medsos bagi anak di bawah 16 tahun, langkah krusial cegah perundungan siber dan jaga mental anak.

Pakar kebijakan publik Unsoed menilai kebijakan pembatasan medsos anak harus diiringi penyediaan fasilitas ramah anak agar implementasinya berjalan optimal di daerah dan melindungi anak dari dampak negatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menyambut positif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) untuk memperkuat Perlindungan Anak Digital dari bahaya media sosial yang kian meresahkan.

KPPAD Bali secara tegas mendukung perlindungan ruang digital anak di tengah maraknya kasus perundungan hingga radikalisme, mendorong implementasi PP Tunas untuk pengawasan konten dan aktivitas daring anak.

KemenPPPA menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan pelaksana PP Tunas, untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai risiko di ruang siber.

PP TUNAS sebagai langkah penting dalam merespons perkembangan dunia digital yang semakin cepat, terutama dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif medsos.

Roblox berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam melindungi anak-anak di lingkungan digital.

Demi melindungi anak-anak dari bahaya seperti cyberbullying dan predator, disarankan untuk membatasi permainan Roblox.

Prasetyo Hadi mengatakan, pemblokiran permainan digital bisa saja dilakukan jika terbukti memberi dampak negatif kepada generasi muda.

Game Roblox adalah platform yang memungkinkan pengguna berkreasi dan bermain dalam pengalaman virtual 3D yang menarik.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi para pengguna-pengguna digital, terutama anak.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya ancaman kejahatan siber terhadap anak-anak di era digital.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

Kini rumah Jokowi ramai diserbu para pengguna akun permainan daring Roblox. Jokowi disebut telah mengetahui fenomena tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil Meta dan Google atas ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, menegaskan pentingnya Pelindungan Anak di Platform Digital dan penerapan sanksi administratif yang berlaku.

Roblox telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai gangguan layanan pada Jumat (19/12).

Rusia telah memblokir akses ke Roblox karena Roskomnadzor menilai bahwa platform tersebut menyebarkan konten ekstremis dan propaganda LGBT.

Apa saja bentuk perlindungan anak yang menjadi fokus utama perhatian pemerintah Rusia?