Produsen Cemilan Dukung Program Sertifikasi Halal Lewat Partisipasi di Jogja Halal Market

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Aqil Irham menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Pemerintah Kota Banjarmasin memfasilitasi 150 produk IKM pangan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, antisipasi regulasi 2026 dan jamin legalitas produk.

Pemkab Mojokerto gencar fasilitasi sertifikasi halal IKM Mojokerto secara gratis. Mengapa ini krusial dan apa dampaknya bagi daya saing produk lokal di pasar global?

UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.

Mulai 18 Oktober 2026, semua perusahaan di sektor kosmetik dan logistik diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal.

Baznas RI dan BPJPH menjalin kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat serta memperkuat jaminan produk halal, menciptakan keberkahan ganda bagi ekonomi syariah dan keadilan sosial.

Cari pengalaman berbuka puasa yang berbeda? Twelve Chinese Dining di Jakarta menawarkan sajian lezat ala Tiongkok dengan nuansa kebersamaan yang tak terlupakan, cocok untuk momen Ramadhan.

Ni’am menyebut, aturan jaminan produk halal adalah implementasi dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragam yang dijamin oleh konstitusi.

DPPKUKM Kaltim menggelar sidak produk tak layak edar di Balikpapan menjelang Ramadan, menemukan berbagai pelanggaran yang merugikan konsumen dan mengancam keamanan pangan.

Pemerintah Kota Bengkulu intensifkan pengawasan daging jelang Ramadhan 1447 H di pasar-pasar, memastikan pasokan aman dan halal bagi masyarakat.

Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan ekosistem pariwisata ramah Muslim yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global, dengan target meraih posisi puncak di Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun depan.

Pemerintah Kota Padang aktif mengedukasi pelaku usaha pangan agar segera mengurus Label Higiene Sanitasi, menjamin keamanan produk dan mendukung visi Kota Sehat.

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) serius menggenjot Pengembangan Ekonomi Syariah di daerah, fokus pada wakaf produktif dan percepatan sertifikasi halal. Simak strategi lengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan Festival Kuliner Kotabaru dengan ribuan porsi makanan gratis, merayakan Hari Jadi ke-76 sekaligus dorong ekonomi UMKM lokal. Jangan lewatkan kemeriahan ini!