Pengelolaan Jaminan Kesehatan Indonesia Dilirik Negara Malaysia

Prestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.

Tak sedikit negara di berbagai belahan dunia tertarik untuk mempelajari sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia melalui BPJS Kesehatan.

Tak heran jika pesatnya pertumbuhan kepesertaan JKN membuat banyak negara yang tertarik mengulik rahasia di baliknya.

Program JKN dinilai mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan program JKN dan bantuan sosial (bansos) milik Jokowi untuk kesejahteraan rakyat.

Sustainibilitas Program JKN ini tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu.

Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan tanda kepesertaan bagi para peserta JKN.

Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sepanjang tahun 2024, layanan Program JKN semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kanal layanan digital, on site, serta kerja sama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyambut baik kedatangan delegasi dari Afrika untuk mempelajari secara langsung penyelenggaraan Program JKN.

Menurut Ghufron, keberhasilan Program JKN merupakan hasil kerja sama dan gotong royong lintas sektor yang terus diperkuat seiring perbaikan kualitas layanan.

Selain fasilitas kesehatan, penghargaan juga diberikan kepada kantor BPJS Kesehatan tingkat wilayah dan cabang yang mendorong transformasi digital layanan JKN.

Keberhasilan Program JKN tidak akan terwujud tanpa komitmen rumah sakit yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Selain pelayanan yang didapatkan, Nur juga turut mengapreasiasi transformasi digital dari BPJS Kesehatan yaitu Aplikasi Mobile JKN yang banyak membantu.

Pemerintah Kota Palembang ini dapat memantik semangat pemerintah daerah lainnya untuk ikut mewujudkan UHC sebagai perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya.

Diabetes melitus termasuk dalam kategori penyakit berbiaya katastropik, yaitu penyakit kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang.

Peserta JKN tidak perlu lagi membawa atau mencetak kartu fisik, karena data kepesertaan sudah terintegrasi secara digital di sistem rumah sakit maupun faskes.

BPJS Kesehatan meluncurkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda di Bukittinggi, membentengi generasi produktif dari penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Inisiatif Prolanis Muda ini diharapkan mendorong gaya hidup sehat.

RSUD Banyumas kini hadirkan Layanan Cathlab yang terintegrasi BPJS Kesehatan, membuka akses lebih luas bagi masyarakat Banyumas untuk penanganan penyakit jantung yang cepat dan terjangkau. Bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kesehatan lokal?

Pemerintah Kabupaten Bintan siap menggelar Job Fair Bintan 2026 pada 12-13 Juni, menawarkan 1.309 lowongan kerja dari 11 perusahaan besar untuk menekan angka pengangguran lokal.

BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjadi lebih transparan dan responsif dalam pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan dengan media sebagai jembatan informasi penting bagi publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas lansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memiliki jaminan kesehatan lansia NTT melalui skema PBI JKN, menunjukkan intervensi perlindungan sosial yang efektif.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memasukkan skrining kanker kolorektal gratis ke dalam Program Cek Kesehatan Nasional bagi individu berisiko tinggi usia 45 tahun ke atas, mendorong deteksi dini untuk mengatasi tantangan kesehatan ini.