Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan JKN, BPJS Kesehatan, dan KIS

Sepanjang tahun 2024, layanan Program JKN semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kanal layanan digital, on site, serta kerja sama.

Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepesertaan aktif JKN kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan SKCK.

Tak heran jika pesatnya pertumbuhan kepesertaan JKN membuat banyak negara yang tertarik mengulik rahasia di baliknya.

Presiden Jokowi meresmikan groundbreaking pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara.

Prestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.

Sustainibilitas Program JKN ini tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu.

Keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menarik minat Malaysia

Susmiati, peserta JKN PBI, berbagi pengalaman positifnya mendapatkan pelayanan kesehatan prima di RSUD Kotamobagu, membuktikan manfaat nyata program Jaminan Kesehatan Nasional.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan meninjau langsung RS GMIM Bethesda, memastikan kualitas Layanan JKN BPJS Kesehatan dan mendengarkan pengalaman peserta untuk perbaikan berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan proses pengadaan Sekolah Rakyat bebas korupsi dan manipulasi, menjamin program pendidikan bagi keluarga miskin berjalan transparan dan akuntabel.

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi 308 peserta JKN nonaktif di Papua, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Prof. Trimartani Koento dari FKUI mengungkap tantangan signifikan dalam penanganan mikrotia, kelainan telinga bawaan yang memengaruhi pendengaran dan perkembangan anak. Apa saja tantangan dan solusi penanganan mikrotia?

BPJS Kesehatan Jayapura mencatat pembayaran klaim JKN sebesar Rp235 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan layanan kesehatan optimal bagi peserta di Papua.

Sebanyak 640 Pekerja SPPG di Kutai Timur kini menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, memastikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi para relawan Program Makan Bergizi Gratis.

Cakupan JKN Sulawesi Utara telah mencapai 99,61 persen dari total penduduk, menunjukkan komitmen provinsi dalam menjamin akses kesehatan. Namun, tingkat keaktifan peserta masih menjadi fokus utama.

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

Pemprov Sulteng serius dorong pemerataan dokter spesialis di daerah terpencil melalui kebijakan afirmasi pendidikan, memastikan layanan kesehatan berkualitas merata bagi seluruh masyarakat.

BPJS Kesehatan terus mendorong hidup sehat di masyarakat melalui dukungan terhadap Balikpapan Coastal Running, menekankan pentingnya aktivitas fisik dan pola hidup sehat untuk generasi produktif.

Kemenkes memperluas Program Skrining Mata dan Operasi Katarak gratis melalui CKG 2026 dan BPJS Kesehatan, menargetkan ratusan ribu kasus kebutaan yang mengancam produktivitas.