Pemprov Banten Perluas Posyandra, Perkuat Layanan Dasar di Desa

Pemerintah Provinsi Banten serius menggarap pembangunan desa sebagai strategi utama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kabupaten Poso terus memperkuat peran Bunda PAUD dalam menggerakkan serta meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini, sebagai investasi penting bagi masa depan bangsa. Simak strategi penguatannya di sini.

Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat hingga tingkat kampung dengan memperkuat peran Posyandu Berau melalui penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kesejahteraan yang adaptif dan responsif.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berupaya memperkuat **Penguatan Posyandu Sigi** dengan mendorong kader dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan layanan dasar yang terintegrasi, sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Kabupaten Berau menginisiasi dua posyandu percontohan untuk menerapkan enam standar pelayanan minimal, bertujuan menekan angka stunting dan memperluas layanan dasar keluarga.

Pemerintah Kabupaten Buol gencar melakukan penguatan fungsi Posyandu, menjadikannya pusat layanan kesehatan dan sosial masyarakat yang terintegrasi untuk atasi masalah krusial.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serius dalam optimalisasi kader Posyandu untuk melayani warga, memastikan peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut.

Pemerintah Kota Pangkalpinang meluncurkan layanan Posyandu Enam SPM, sebuah inovasi yang melampaui kesehatan ibu dan anak, demi kesejahteraan masyarakat. Simak selengkapnya tentang transformasi layanan Posyandu Enam SPM Pangkalpinang!

Mendagri menyebut Posyandu layaknya mesin sosial yang memiliki jaringan besar hingga lingkup keluarga.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadikan Posyandu sebagai gardu terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Simak bagaimana inovasi ini meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh kelompok usia, dari balita hingga lansia.

Pemerintah Provinsi Banten merancang kebijakan tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penunggak pajak kendaraan, bertujuan memperkuat disiplin pajak birokrasi dan menjadi teladan kepatuhan.

Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Muhammadiyah untuk bersinergi dalam Penguatan Pendidikan Anak dan perlindungan remaja dari dampak negatif era digital, demi masa depan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak.

Pemerintah Provinsi Banten menaruh harapan besar kepada FKPQ Pandeglang untuk berperan aktif dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Qur'ani, menekankan pentingnya pemahaman agama di era digital.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengerahkan 960 pegawai untuk menagih tunggakan PKB Banten secara humanis. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Pemerintah Provinsi Banten memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai penyelundupan satwa dilindungi, menyoroti posisi strategis Banten sebagai jalur rawan praktik ilegal yang mengancam kekayaan hayati Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mematangkan rencana Pembangunan Pasar Induk Modern Kubu Raya, Pasar Induk Melati, yang diharapkan menjadi pusat ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menekankan pentingnya Sinergi Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui koordinasi pusat-daerah untuk percepatan kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan 3 juta rumah, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional. Program BTN Dukung Program 3

Pemerintah Kabupaten Batang gencar memperkuat Jaring Pengaman Sosial melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan, fokus mencegah kemiskinan ekstrem serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lebak serius menggarap percepatan pembangunan jalan di wilayahnya. Langkah ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lebak.

Pemerintah Kota Batam meningkatkan insentif bagi kader posyandu dan bantuan sosial untuk lansia mulai tahun 2026, sebuah langkah strategis untuk mengimbangi inflasi dan meningkatkan kesejahteraan.