Pemkab Manokwari Tertibkan Bangunan Liar di DAS secara Bertahap

Pemerintah Kabupaten Manokwari memulai penertiban bangunan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjadikan DAS sebagai kawasan terbuka hijau dan mencegah banjir, sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.

Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, secara bertahap melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi DAS sebagai kawasan terbuka hijau. Penertiban dilakukan dengan pendekatan hati-hati guna mengantisipasi timbulnya potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa sterilisasi DAS adalah langkah berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan terbuka hijau. Penertiban ini, meskipun berisiko sosial dan keamanan, sangat penting untuk edukasi serta dialog dengan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memahami fungsi vital DAS bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup.

Keberhasilan program pembangunan daerah, termasuk penataan kawasan DAS dan permukiman kumuh, sangat bergantung pada kesamaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat. Visi yang sama akan mendukung optimalisasi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. Selain itu, kondisi tersebut turut menciptakan situasi keamanan yang stabil dan kondusif sesuai ekspektasi bersama.

Pentingnya Sterilisasi DAS dan Edukasi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Manokwari berupaya keras menjadikan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kawasan terbuka hijau yang berfungsi optimal. Bupati Hermus Indou menekankan bahwa sterilisasi DAS merupakan program berkelanjutan yang harus didukung seluruh elemen masyarakat. Upaya ini memerlukan edukasi dan dialog intensif agar warga memahami pentingnya menjaga kelestarian DAS.

Penertiban bangunan liar di DAS memang memiliki risiko sosial dan keamanan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan persuasif melalui dialog menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap langkah penertiban dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial.

Menurut Hermus, program pembangunan, termasuk penataan DAS dan permukiman kumuh, hanya akan berhasil jika ada kesamaan perspektif. Pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki visi serta cara pandang yang sama. Hal ini tidak hanya mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah, tetapi juga menciptakan situasi keamanan yang stabil dan kondusif sesuai harapan bersama.

Penyempitan DAS dan Dampak Banjir di Manokwari

Bupati Hermus Indou mengakui bahwa penyempitan ruang DAS merupakan salah satu pemicu utama terjadinya banjir di wilayah Wosi, Distrik Manokwari Barat. Banjir yang melanda pada Selasa (7/4) malam lalu, terjadi seiring dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya kawasan tersebut terhadap perubahan lingkungan.

Penyempitan DAS tidak terlepas dari banyaknya pembangunan fisik yang dilakukan warga di sepanjang aliran sungai. Aktivitas pembangunan ini secara signifikan mengurangi kapasitas tampung sungai saat debit air meningkat. Akibatnya, air meluap dan menyebabkan banjir yang merugikan masyarakat.

Fenomena banjir di Wosi menjadi bukti nyata dampak buruk dari pembangunan yang tidak terencana di kawasan DAS. Pemerintah daerah kini semakin menyadari urgensi penataan ulang kawasan tersebut. Langkah tegas diperlukan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

Komitmen Penertiban Berkelanjutan dan Relokasi Permukiman

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk melakukan penertiban terhadap seluruh bangunan liar yang melanggar aturan. Komitmen ini mencakup bangunan di DAS maupun permukiman warga yang telah melewati garis pantai. Langkah ini diambil demi penataan kota yang lebih baik dan berkelanjutan.

Relokasi permukiman yang berada di garis pantai menjadi prioritas lain dalam program penataan ini. Bupati Hermus Indou menegaskan bahwa kawasan pantai merupakan area terdepan dan menjadi wajah Kota Manokwari. Oleh karena itu, penataan kawasan ini akan diselesaikan pemerintah daerah satu per satu dengan cermat.

Program penertiban dan relokasi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Manokwari dalam menciptakan lingkungan yang tertata, aman, dan indah. Meskipun prosesnya bertahap dan penuh tantangan, pemerintah yakin bahwa dengan dukungan masyarakat, Manokwari akan menjadi kota yang lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sumber: AntaraNews