Cegah Banjir Besar, Pemprov Bali Segera Tertibkan Bangunan Liar di Daerah Aliran Sungai & Modifikasi Cuaca

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menegaskan akan menindak tegas bangunan yang melanggar aturan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya di Tukad Ayung. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim hujan, termasuk opsi modifikasi cuaca (OMC).

Menurut Giri Prasta, langkah utama pencegahan banjir besar adalah menjaga fungsi lahan agar tidak terjadi alih fungsi, terutama pada lahan sawah yang berstatus dilindungi.

"Yang pertama, kita antisipasi jangan sampai terjadi pengalihan ahli fungsi lahan. Apalagi lahan itu adalah lahan sawah dilindungi dan tidak boleh dilakukan konversi," tegasnya usai Rapat Paripurna di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (15/9).

Ia menambahkan, penertiban bangunan di sepanjang DAS akan diikuti penghijauan. Pohon-pohon penyerapan air seperti bambu akan ditanam agar mampu menahan debit air saat hujan deras.

"Kita akan melakukan penertiban yang kuat, termasuk penghijauan, bertalian dengan konsep merawat bumi. Kami sudah meminta sebagian anggaran dialokasikan untuk itu," ujarnya.

Selain penghijauan, pemerintah juga akan memastikan aliran air dari hulu hingga hilir tetap lancar tanpa penyumbatan. Bangunan yang melanggar sempadan sungai dipastikan akan ditertibkan dan menjadi bagian dari pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali.

Terkait curah hujan tinggi, Giri Prasta mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca. "Kita harus koordinasi kuat dengan BMKG dan BPBD. Selalu melakukan antisipasi dini terkait persoalan yang ada," katanya.

Ia juga menegaskan perlunya antisipasi jangka panjang melalui pendataan curah hujan dan daya tampung DAS, agar banjir besar tidak berulang setiap tahun.

Sementara itu, Menteri LHK/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurrofiq mengungkapkan kondisi DAS di Bali mengalami perubahan signifikan sejak 2015.

"Jumlah totalnya 49.500 hektare. Dari angka itu, yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektare atau 3 persen. Padahal secara ekologis, minimal 30 persen DAS harus tertutup hutan untuk menjaga ekosistem," jelas Hanif dalam rapat bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Sabtu (13/9).

Hanif menegaskan DAS Ayung sangat vital karena mengalir ke wilayah padat penduduk seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.