Pemkab Manokwari

Pemerintah Kabupaten Manokwari memulai penertiban bangunan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjadikan DAS sebagai kawasan terbuka hijau dan mencegah banjir, sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.

Kebijakan Pemberhentian Nakes Manokwari sebanyak 235 tenaga kesehatan kontrak menuai sorotan DPD RI, yang meminta Pemkab Manokwari meninjau ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Pendidikan Gratis Manokwari, bahkan dengan peningkatan kualitas, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.

Wakil Bupati Manokwari Mugiyono mendorong DMI Manokwari untuk memperluas peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga pusat sosial, pendidikan, dan pembinaan umat.

Pemerintah Kabupaten Manokwari berencana menuntaskan pembangunan Gedung Mambruk yang telah memasuki tahap IV menggunakan APBD 2026, guna mengakomodasi berbagai kegiatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.