Pemkab Manokwari

Pemerintah Kabupaten Manokwari memulai penertiban bangunan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjadikan DAS sebagai kawasan terbuka hijau dan mencegah banjir, sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.

Kebijakan Pemberhentian Nakes Manokwari sebanyak 235 tenaga kesehatan kontrak menuai sorotan DPD RI, yang meminta Pemkab Manokwari meninjau ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Pendidikan Gratis Manokwari, bahkan dengan peningkatan kualitas, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.

Wakil Bupati Manokwari Mugiyono mendorong DMI Manokwari untuk memperluas peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga pusat sosial, pendidikan, dan pembinaan umat.

Pemerintah Kabupaten Manokwari berencana menuntaskan pembangunan Gedung Mambruk yang telah memasuki tahap IV menggunakan APBD 2026, guna mengakomodasi berbagai kegiatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan 18 unit Rumah Relokasi Manokwari tipe 70 kepada warga terdampak pembangunan jalur Bandara Rendani, memastikan mereka memiliki hunian layak.

Pemkab Manokwari menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan Rp12,3 miliar untuk melindungi 27.000 warganya dalam Program JKN Manokwari hingga tahun 2026. Simak detail perlindungan kesehatan ini!

Pemerintah Kabupaten Manokwari menjawab krisis air bersih Sowi Gunung dengan membangun sumur bor. Sebelumnya, warga harus merogoh kocek dalam, kini mereka bisa bernapas lega.