Penertiban Bangunan Liar

Satpol PP Kabupaten Serang menertibkan 28 bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang–Jakarta. Aksi penertiban bangunan liar ini bertujuan mengembalikan fungsi tata ruang dan menjaga estetika lingkungan.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan bahwa Penertiban Bangunan Liar Banda Aceh merupakan upaya mewujudkan penataan ruang publik yang nyaman dan representatif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor memulai penertiban bangunan liar di tujuh simpang jalur Puncak. Langkah ini merupakan upaya serius Pemkab Bogor untuk mengurai kemacetan kronis yang selama ini terjadi di kawasan wisata Puncak.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan belasan bangunan liar di Jakarta Pusat yang kerap dijadikan tempat minum-minuman keras dan kejahatan, kini akan ditata menjadi ruang hijau produktif.

DPRD Kota Malang tengah mematangkan Raperda Bangunan Gedung Malang untuk memperkuat penertiban bangunan liar di atas PSU dan sempadan sungai. Aturan ini diharapkan mampu mengatasi masalah kemacetan, ketertiban, dan banjir.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memulai penertiban bangunan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjadikan DAS sebagai kawasan terbuka hijau dan mencegah banjir, sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.

Alih fungsi lahan sungai di Kota Serang menjadi penyebab utama banjir yang merendam ribuan rumah dan fasilitas umum. Wali Kota Serang targetkan penertiban bangunan liar mulai pekan depan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menertibkan 515 bangunan liar di Bantaran Saluran Sekunder Sukatani, Cikarang Utara, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan normalisasi sungai.

Penertiban tahap dua ini total ada 196 bangunan yang ditargetkan. Dari jumlah tersebut, 96 bangunan sudah dibongkar sendiri oleh pedagang.