Pemerintah Kebut Penanganan Pascabencana Banjir dan Longsor Jelang Tahun Baru

Meskipun memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kebut Penanganan Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, memastikan pemulihan terus berjalan.

Pemerintah Indonesia secara intensif mempercepat upaya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir serta longsor di tiga provinsi. Langkah ini dilakukan menjelang pergantian tahun 2026, bahkan saat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Fokus utama penanganan berada di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak parah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja.

Percepatan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan maksimal tanpa terhambat libur panjang. Seluruh elemen pemerintah tetap bekerja keras demi kepentingan warga yang membutuhkan.

Komitmen Pemerintah di Tengah Libur Akhir Tahun

Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa pemerintah hadir langsung di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan pemulihan tetap dilaksanakan. Ia menekankan bahwa tidak ada libur bagi para petugas yang berjuang menolong masyarakat terdampak bencana.

Situasi ini menunjukkan dedikasi tinggi pemerintah dalam menghadapi tantangan bencana alam yang terjadi. Upaya ini dilakukan demi kesejahteraan dan keselamatan warga yang menjadi korban.

Pratikno menambahkan bahwa komitmen ini merupakan prioritas utama pemerintah. Penanganan bencana menjadi fokus utama meskipun di tengah momen pergantian tahun.

Status Transisi dan Perpanjangan Tanggap Darurat

Saat ini, sebanyak 13 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut telah menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan. Rinciannya, empat kabupaten/kota di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat.

Meskipun demikian, Pratikno juga mengungkapkan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh akan memperpanjang fase tanggap darurat. Hal ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat terlaksana maksimal.

Langkah perpanjangan ini krusial agar daerah benar-benar siap memasuki fase pemulihan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang terlewat dari bantuan yang dibutuhkan.

Percepatan Pembangunan Hunian Pascabencana

Percepatan penanganan darurat juga terlihat dari progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang terus dikebut. Pembangunan ini tetap berjalan meskipun memasuki momen pergantian tahun.

Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memulai tahap pembangunan huntara. Sementara itu, enam kabupaten lainnya seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih dalam tahap pematangan lahan dan pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara.

Dua kabupaten lain di Aceh, yaitu Aceh Timur dan Nagan Raya, masih dalam proses identifikasi lahan. Ini menunjukkan tahapan yang berbeda-beda dalam upaya penyediaan hunian bagi korban bencana.

Progres Pembangunan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat

Untuk Sumatra Utara, empat kabupaten dan kota telah memulai proses pembangunan huntara dan hunian tetap. Wilayah tersebut meliputi Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

Sementara itu, di Sumatra Barat, lima kabupaten sedang berproses dalam pembangunan huntara. Kabupaten Pesisir Selatan membangun 8 unit huntara, Lima Puluh Kota tiga kopel, dan Padang Pariaman tujuh kopel atau 17 unit huntara.

Kabupaten Tanah Datar juga sedang membangun 1 kopel huntara, dan Kabupaten Agam 2 kopel. Data ini menunjukkan upaya konkret pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi warga terdampak.

• Aceh:
  • Pidie Jaya: Tahap pembangunan huntara.
  • Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Bireuen: Pematangan lahan dan pembukaan akses jalan ke lokasi huntara.
  • Aceh Timur, Nagan Raya: Proses identifikasi lahan.
  • Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat: Proses pembangunan huntara dan hunian tetap.
  • Pesisir Selatan: 8 unit huntara.
  • Lima Puluh Kota: 3 kopel huntara.
  • Padang Pariaman: 7 kopel atau 17 unit huntara.
  • Tanah Datar: 1 kopel huntara.
  • Agam: 2 kopel huntara.

  Sumber: AntaraNews

  ADVERTISEMENT