Pemerintah Belum Bayar Gaji Pegawai Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menyatakan bahwa hingga awal Mei 2025, pegawai di instansinya belum mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan, hingga awal Mei 2025, pegawai di lembaganya belum mendapatkan gaji serta tunjangan kinerja (tukin). Penyebabnya adalah proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hak keuangan pegawai BGN belum selesai.

Meskipun Menteri Sekretaris Negara telah menyelesaikan pembahasan Perpres tersebut, pembayaran gaji dan tukin baru akan dilakukan setelah Perpres resmi diterbitkan.

"Perpres-nya dulu. Kalau perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," tegas Dadan, Jumat (9/5).

Serapan Anggaran Rendah

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada 6 Mei 2025, Dadan mengungkapkan bahwa serapan anggaran BGN masih sangat minim. Dari total anggaran yang mencapai Rp71 triliun, hanya sekitar Rp2,38 triliun atau 3,36% yang sudah terserap. Untuk sektor pegawai, serapan anggaran bahkan hanya mencapai 0,01%.

Keterlambatan pembayaran gaji pegawai Badan Gizi Nasional ini disebabkan oleh prioritas awal yang diberikan pada program-program penting seperti perekrutan sarjana penggerak pembangunan, ahli gizi, dan akuntan, sehingga pembayaran hak pegawai harus ditunda.

Peningkatan Program Makanan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu inisiatif utama pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Dalam upaya mempercepat pelaksanaan program ini, pemerintah berencana untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Perpres ini tidak berhubungan dengan insiden keracunan makanan, tetapi ditujukan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat MBG. BGN menargetkan agar program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan hingga bulan April 2025, telah memberikan layanan kepada sekitar 3,4 juta penerima manfaat.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan program MBG mencapai 99,99%, meskipun terdapat insiden keracunan yang melibatkan sekitar 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tantangan Program MBG

Program MBG mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bill Gates yang menyatakan, "Saya siap mendukung pelaksanaan program ini."

Selain itu, pemerintah juga melibatkan lebih dari 1.900 koperasi desa untuk menyediakan bahan makanan dalam program MBG. Anggaran yang telah dialokasikan untuk program ini mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025, dengan target penerima manfaat sebanyak 17.980.263 orang hingga akhir tahun.

Namun, program ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan logistik dan keberlanjutan anggaran. Beberapa pihak mengkritisi skala program yang besar serta potensi beban yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Di Papua, ribuan pelajar melakukan demonstrasi menolak program MBG dan menuntut agar pendidikan diberikan secara gratis serta perbaikan fasilitas pendidikan. Mereka menegaskan bahwa akses pendidikan yang lebih baik adalah kebutuhan utama mereka, bukan sekadar makanan gratis.

Meskipun begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program MBG sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mencapai visi "Indonesia Emas 2045." Dengan demikian, meskipun terdapat pro dan kontra, upaya ini tetap dianggap penting untuk masa depan bangsa.