Dadan Hindayana Klaim Pegawai BGN Belum Terima Gaji

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp335 triliun untuk APBN 2026, meskipun Kemenkeu melihat adanya ruang efisiensi. Hal ini menjadi sorotan di tengah upaya menjaga defisit APBN.

Menurutnya, dengan status tersebut, mereka nantinya akan menerima tunjangan kinerja sebagaimana aparatur sipil negara lainnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan, seluruh pembayaran dipastikan akan masuk ke rekening masing-masing penerima paling lambat pekan ini.

Dadan optimis penyerapan anggaran bakal lebih dari Rp43 triliun pada akhir bulan ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi telah mengembalikan anggaran Rp70 triliun ke pemerintah.

Kendati begitu, ia masih buka kemungkinan gaji PNS di tahun depan bakal naik, lagi-lagi tergantung kemampuan anggaran yang ada.

Kepala BGN Dadan Hindayana yakin anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis akan terserap maksimal, meski Menkeu mengancam penarikan dana. Mengapa BGN begitu optimistis?

Saat ini anggaran digelontorkan negara untuk proyek ambisius Presiden Prabowo itu mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025.

Hanya saja proses pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BGN belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dalam rapat, Dadan mengakui masih ada pegawai pengelola MBG yang belum menerima gajinya

Keterlambatan gaji petugas kepala SPPG hingga Ahli Gizi karena persoalan administrasi.

Prasetyo memastikan akan ada dua pelantikan pejabat negara di Istana Kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/6) hari ini.

Kelompok yang termasuk dalam kategori B3 ini menjadi target utama dalam intervensi gizi, tanpa terpengaruh oleh kalender pendidikan.

PLN telah menambah dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MBG atau makan bergizi gratis merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) masa depan, guna menciptakan generasi emas dan sehat.

Sejak peluncurannya pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi, MBG telah mencatat lebih dari 13.000 mitra aktif dari usaha penyedia makanan bergizi.

Saat itu, Charles meminta pendapat kepada Menkes terkait dengan plus dan minus jika kantin-kantin di sekolah menjadi dapur untuk menyiapkan program MBG.

Selain mendukung mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya.

Massa aksi juga menyuarakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta meminta pemerintah tetap melanjutkan program MBG.

Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi di kawasan Monas untuk mendukung keberlanjutan program MBG.

Kisah ini bermula saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melakukan kunjungan kerja di Nias Utara.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperluas program Makan Bergizi Gratis Asmat di wilayah 3T, berpotensi menggandeng gereja setempat untuk jangkauan lebih luas.

Perwakilan peternak mengeluhkan soal SPPG yang membeli telur ayam di bawah HAP.