Pegiat Pendidikan Desak Museum Nasional Transparan Soal Kenaikan Harga Tiket

Kenaikan harga tiket Museum Nasional yang berlaku mulai 1 Januari 2026 memicu desakan transparansi dari pegiat pendidikan, mempertanyakan alasan di balik kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat dan menghambat akses edukasi.

Jakarta, Merdeka.com – Kebijakan kenaikan harga tiket masuk Museum Nasional Indonesia yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, khususnya pegiat pendidikan. Nurfahmi Budi, seorang pegiat pendidikan dari Sanggar Askala Edukasi, secara terbuka mendesak pengelola Museum Nasional untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai alasan di balik keputusan ini.

Nurfahmi menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui latar belakang kuat yang mendasari kenaikan harga tiket yang signifikan tersebut, bukan sekadar dalih peningkatan mutu layanan. Sebagai lembaga yang dikelola pemerintah, Museum Nasional seharusnya memprioritaskan kemudahan akses terhadap pengetahuan dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kenaikan harga tiket yang dinilai relatif mahal ini dikhawatirkan tidak akan efektif dalam meningkatkan minat publik terhadap wisata edukasi yang masih tergolong rendah. Kebijakan ini justru berpotensi memberatkan warga negara yang ingin belajar dan mengakses kekayaan sejarah serta budaya Indonesia.

Desakan Transparansi dan Akses Pendidikan

Nurfahmi Budi, Pendiri Sanggar Askala Edukasi, menegaskan bahwa Museum Nasional tidak seharusnya bertindak layaknya entitas swasta yang berorientasi pada keuntungan semata. Ia mempertanyakan logika di balik alasan perbaikan layanan sebagai dasar kenaikan harga, mengingat Museum Nasional sebagai lembaga pemerintah telah memiliki alokasi anggaran dari negara.

"Masyarakat perlu mengetahui apa latar belakang kuat dinaikkannya harga tiket masuk yang mahal ke Museum Nasional. Jangan sekadar berdalih peningkatan mutu layanan," kata Nurfahmi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu. Ia menambahkan bahwa anggaran perbaikan layanan seharusnya dapat dialokasikan dari dana negara, sehingga masyarakat tidak perlu menanggung biaya kunjungan yang mahal.

Menurutnya, harga tiket yang mahal justru menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama pelajar, untuk mendapatkan pengalaman edukasi yang berharga. Akses pengetahuan dan pendidikan adalah hak fundamental yang harus dipermudah oleh institusi publik seperti Museum Nasional.

Dampak Kenaikan Harga Tiket bagi Pelajar dan Masyarakat

Kebijakan kenaikan harga tiket Museum Nasional secara drastis ini berdampak signifikan pada berbagai kategori pengunjung. Sebelumnya, harga tiket masuk untuk pelajar PAUD sampai SMA dan mahasiswa adalah gratis, namun kini mereka harus membayar Rp30 ribu per orang.

Untuk pengunjung dewasa, harga tiket naik dari semula Rp25 ribu menjadi Rp50 ribu per orang. Sementara itu, biaya tiket masuk warga negara asing (WNA) yang sebelumnya Rp50 ribu kini menjadi Rp150 ribu.

Kartini, seorang guru di salah satu sekolah di Bekasi, Jawa Barat, turut menilai bahwa harga yang ditetapkan cukup mahal. Dana yang dikeluarkan untuk mengajak para murid berkunjung pun akan membengkak, meskipun tujuan utama berkunjung adalah untuk belajar.

Kenaikan harga tiket Museum Nasional ini dikhawatirkan akan semakin mengurangi minat publik, khususnya generasi muda, untuk mengunjungi museum dan belajar tentang sejarah serta budaya bangsa. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan upaya peningkatan literasi dan apresiasi terhadap warisan budaya.

Perbandingan Harga Tiket dan Anggaran Pemerintah

Nurfahmi Budi menyoroti bahwa sebagai museum yang dikelola oleh pemerintah, Museum Nasional seharusnya tidak berorientasi pada profit seperti perusahaan swasta. Ia menekankan bahwa keberadaan anggaran negara untuk operasional dan perbaikan layanan museum sudah pasti tersedia.

"Sudah pasti ada ketersediaan anggarannya dari negara karena Museum Nasional punya pemerintah. Jadi alasan perbaikan layanan bisa dialokasikan dari anggaran negara. Dengan begitu masyarakat tidak harus mahal untuk berkunjung belajar ke museum," jelas Nurfahmi.

Argumen ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam mendukung akses pendidikan dan budaya tanpa membebankan biaya berlebihan kepada masyarakat. Kebijakan harga tiket yang terjangkau adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan minat belajar dan kunjungan ke museum.

Pihak pengelola Museum Nasional diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan harga tiket ini dengan mempertimbangkan masukan dari pegiat pendidikan dan masyarakat luas. Transparansi mengenai alokasi anggaran dan alasan rasional di balik kenaikan harga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.

Sumber: AntaraNews