Ojek Online Bakal Dapat THR? Ini Kata Pemerintah

Regulasi ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan hak para pengemudi dan kurir tetap terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Kementerian Ketenagakerjaan juga membangun posko pengaduan tentang THR.

Yassierli menjelaskan, THR tersebut berupa uang tunai, yang akan disalurkan untuk para pengemudi ojol

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kepastian aturan terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk driver ojek online (ojol).

Kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.

Kemnaker mengimbau perusahaan transportasi online hingga logistik untuk memberikan THR keagamaan Lebaran Idulfitri 2024

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

Beberapa ide usaha yang bisa dijalankan setelah Lebaran dengan menggunakan sisa THR dan modal kecil.

Dari total perusahaan yang diadukan, sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Selain itu, aduan juga datang dari berbagai sektor lain.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi mitra ojek online dengan 25 sepeda motor baru melalui program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) periode 1, mendorong penggunaan BBM berkualitas dan MyPertamina.

Tercatat sebanyak 254.456 kupon undian terkumpul dari para peserta yang menukarkan poin MyPertamina menjadi voucher undian elektronik.

CEO Neneng Goenadi mengatakan perusahaan tetap berkomitmen menjaga keseimbangan ekosistem transportasi daring, baik bagi mitra pengemudi maupun konsumen.

Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide).

Penghentian skema langganan menjadi bagian dari langkah perusahaan menyesuaikan kebijakan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.

Meski sederhana, fasilitas ini sangat berarti bagi mereka. Gratis, tanpa biaya, dan pastinya aman.