VIDEO: Respons Menaker Soal Pemberian THR untuk Sopir Ojol: Perusahaan Bilang Siap!

Yassierli mengatakan saat ini pemerintah pun tengah menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi atau aplikator.

Regulasi ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan hak para pengemudi dan kurir tetap terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat dan motivasi lebih kepada pengemudi dan kurir online.

Pemberian THR tidak akan mengurangi dukungan kesejahteraan yang sudah diberikan.

Kebijakan ini merupakan inisiatif baru yang tengah difinalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kepastian aturan terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk driver ojek online (ojol).

Sebelumnya, Wemenaker menegaskan negara akan memaksa aplikator untuk memberikan THR bagi ojol

Kemenko Polkam melakukan rapat tertutup bersama jajaran kementerian lembaga dan stakeholder lainnya.

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli buka suara terkait nasib sopir ojek online

Menaker mengatakan, mempertimbangkan untuk merevisi aturan tentang pemberian THR ini. Dia mengapresiasi perusahaan ojol selama ini telah memberikan santunan leb

Masalah parkir ojek online di pusat perbelanjaan tidak hanya melibatkan pengemudi, tetapi juga berdampak pada konsumen yang harus menanggung akibatnya.

Kehadiran loker penitipan hingga akses yang lebih mudah dianggap sangat membantu para driver dalam bekerja.

Pengemudi ojek online cenderung menolak pesanan jika tujuan yang dituju adalah mal yang menyulitkan aksesibilitas.

Pemkot Depok sedang mengkaji pemberian bantuan untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pengemudi ojek online dan ojek pangkalan.

Rosan menyatakan, proses investasi dilakukan secara bertahap dan sudah mulai berjalan sejak awal 2026.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia terus mengevaluasi peluang untuk dampak sosial-ekonomi, termasuk langkah strategis dalam menurunkan komisi bagi pengemudi Danantara Ojol.

Menaker mengatakan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi Magang Nasional. Simak bagaimana program ini tetap berjalan dan bahkan diusulkan untuk peningkatan kuota hingga 150 ribu peserta!

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa ia telah menerima surat dari Kementerian Keuangan mengenai program efisiensi jilid III.

Kemnaker telah mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tambahan kuota peserta magang nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April

Menaker Yassierli akan mengirimkan tim pengawas dari Kemnaker untuk menindak tegas pelanggaran terhadap pelaksanaan WFH satu kali dalam seminggu.