NasDem Bakal Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

MK akan memutuskan gugatan sengketa Pilpres pada 22 April 2024.

Saat ditanyai seberapa optimis Partai NasDem bahwa MK bakal mengabulkan gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), dia tak menjawab lugas. 

NasDem Bakal Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, partainya akan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres pada 22 April 2024 mendatang. 

Saat ditanyai seberapa optimis Partai NasDem bahwa MK bakal mengabulkan gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), dia tak menjawab lugas. Menurutnya, proses sidang jauh lebih penting. 

"Gini, ini bukan masalah yakin atau tidak tapi bagaimana kita harus tahu formulanya MK itu adalah PHPU, proses perselisihan hasil pemilihan umum itu yang paling penting," kata Willy di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Meski begitu, Willy menegaskan Partai NasDem tak ingin menari-nari di atas emosi publik terhadap sengketa Pilpres 2024. Sehingga, kata dia, pelajaran dari proses persidangan harus diambil.

"Jadi kita tapi memperjuangkan mana yang kemudian menjadi temuan to tidak mengada-ngada, kita menghormati apa yang menjadi keputusan dari MK begitu," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan, sidang sengketa pilpres 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) belum selesai. Sidang berikutnya bakal digelar pekan depan.

"Sidang lagi pada 22 April 2024," 

kata Fajar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (15/4).

merdeka.com

Fajar menjelaskan agenda sidang pada 22 April 2024 adalah pengucapan keputusan. Artinya, MK sudah tidak ada lagi pemanggilan saksi, namun tetap dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"RPH terus berlangsung dan 22 April 2024 sidang untuk pengucapan putusan," Fajar menandasi.

Diketahui, sidang sengketa pilpres 2024 dimulai sejak pada 27 Maret 2024. Secara maraton setiap harinya MK mengagendakan sidang tahap demi tahap, mulai dari mendengarkan permohonan pemohon, jawaban termohon dan pihak terkait.

MK juga sudah mendengarkan keterangan saksi yang dibawa oleh pemohon, termohon dan pihak terkait.

Bahkan menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilai perlu digali keterangannya yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat, 5 April 2024.