Musisi Harap Perhatikan, LMKN Tetapkan Skema Baru Royalti Lagu Periode 2026

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sistem Distribusi Royalti LMKN berbasis data penggunaan lagu akan berjalan paralel dengan skema Unlogged Performance Allocation (UPA) mulai Juni 2026, menjamin transparansi dan keadilan bagi para pemeg

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan kewajiban royalti platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Spotify untuk musik berhak cipta, bukan dibebankan kepada kreator, demi ekosistem musik yang adil dan transparan.

Komisioner LMKN menegaskan penggunaan musik berhak cipta untuk live streaming di media sosial seperti TikTok dan YouTube kini diwajibkan membayar royalti. Bagaimana mekanismenya?

Kemenkum melalui DJKI tegaskan distribusi royalti musik wajib sesuai aturan, menyusul dugaan penahanan dana oleh LMKN yang dilaporkan ke KPK. Pahami pentingnya transparansi pengelolaan royalti.

Kemenkum Bengkulu berkomitmen memastikan tata kelola royalti musik yang akuntabel dan transparan, demi keadilan bagi para pencipta. Bagaimana sistem baru ini bekerja?

Musikus Once Mekel mendukung penuh penerapan Sistem Royalti Musik Satu Pintu oleh LMKN, menilai kebijakan ini krusial untuk memperkuat kelembagaan dan transparansi industri musik.

LMKN resmi menerapkan LMKN One Gate Policy untuk pengelolaan royalti musik digital dan analog. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi, memastikan hak pencipta terlindungi.

Pakar musik Candra Darusman menyoroti pentingnya Digitalisasi LMKN untuk menyelesaikan polemik royalti musik di Indonesia. Bagaimana transformasi ini bisa menjadi solusi?

Pelajari cara hitung royalti lagu berapa persen dan mekanisme pembayarannya kepada penyanyi di Indonesia.

Royalti musik adalah pilar strategis bagi keberlangsungan industri di seluruh dunia, yang telah diakui hingga membentuk World Intellectual Property Organization

Kanwil Kemenkum Lampung gencar edukasi royalti hak cipta kepada pelaku usaha hiburan di Bandarlampung. Ini bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum dan melindungi karya kreatif.

Pakar hukum UGM, Laurensia Andrini, menyoroti transparansi royalti dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai tantangan krusial bagi industri musik di era digital, memicu pertanyaan tentang keadilan bagi musisi.

Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) diharapkan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan royalti musik yang lebih transparan dan adil di Indonesia, menjawab tantangan industri musik.

Musisi Pongki Barata menyoroti peliknya persoalan distribusi royalti musik menjelang Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025. Apa saja tantangan utama yang harus diurai?

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) meluncurkan sistem digital Inspiration untuk digitalisasi pembayaran royalti musik, memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi pencipta dan pengguna komersial. Bagaimana dampaknya?

Pakar hukum UGM Laurensia Andrini menegaskan bahwa royalti lagu adalah hak moral dan ekonomi pencipta. Mengapa banyak musisi belum menerima hak mereka dan apa akar permasalahannya?

Spotify mendukung usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum, dalam tata kelola royalti.

Biasanya lagu Sepasang Mata Bola ini dipakai untuk menyambut penumpang di dua stasiun tersebut.

Puan juga menekankan bahwa regulasi yang disusun harus jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pelaku industri musik maupun pengguna karya.

President Direktur WAMI Adi Klaproject saat memberikan klarifikasi terkait fakta dan isu yang beredar soal royalti musisi dan pencipta lagu, Selasa (19/98/2025)

Penerapan royalti hanya dikenakan untuk pemutaran lagu atau musik di ruang publik komersial, salah satunya kafe.

Keputusan itu diambil setelah menerima pemberitahuan dari kantor pusat di Jakarta.