MKD Mengaku Belum Ada Laporan Anggota DPR RI Main Judi Online

Adapun agenda rapat, salah satunya mengangkat terkait kasus judi online di Indonesia

Informasi yang benar adalah terdapat sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI yang terindikasi bermain judi online.

Pernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.

Sebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.

Namun, belum diungkap mengenai identitas dua anggota yang dimaksud.

MKD DPR RI bisa secara aktif berkoordinasi dengan PPATK terhadap temuan tersebut

Namun Komisi III belum mendapatkan daftar lengkap dari PPATK terkait anggota dewan yang diduga terlibat dengan judi daring.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif dari pusat maupun daerah terjerat judi online.

Menurutnya, permainan tersebut justru mengganggu ekonomi keluarga dan kinerja Polri maupun DPR dan DPRD

Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengingatkan orang tua untuk meningkatkan pengawasan gawai anak demi mencegah paparan narkoba dan judi online yang kian marak di ruang digital.

Polda Metro Jaya berhasil gerebek judi berkedok gim anak di dua lokasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara, mengamankan lebih dari 60 orang dan ratusan mesin judi. Simak modus operandi canggih para pelaku.

Pemprov Sumut gencar lakukan Patroli Gabungan Berantas Narkoba Asahan bersama berbagai instansi. Ini upaya menekan peredaran barang haram dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika serta judi online.

Pelaku menggondol sejumlah alat masak dan handphone dan menjualnya demi bermain judi online.

Dony menambahkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing tersangka.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

MKD berpendapat bahwa tidak terlihat niat teradu atau Nafa Urbach untuk menghina atau melecehkan siapapun.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

Kenali profil anggota DPR Beniyanto, perolehan suara, dan jabatan pentingnya di Partai Golkar.

Selain teguran keras, MKD juga menjatuhkan sanksi rekomendasi larangan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.