MKD Mengaku Belum Ada Laporan Anggota DPR RI Main Judi Online

Adapun agenda rapat, salah satunya mengangkat terkait kasus judi online di Indonesia

Informasi yang benar adalah terdapat sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI yang terindikasi bermain judi online.

Pernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.

Sebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.

Namun, belum diungkap mengenai identitas dua anggota yang dimaksud.

MKD DPR RI bisa secara aktif berkoordinasi dengan PPATK terhadap temuan tersebut

Namun Komisi III belum mendapatkan daftar lengkap dari PPATK terkait anggota dewan yang diduga terlibat dengan judi daring.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif dari pusat maupun daerah terjerat judi online.

Menurutnya, permainan tersebut justru mengganggu ekonomi keluarga dan kinerja Polri maupun DPR dan DPRD

Kasus tersebut sempat menjadi sorotan setelah rekaman CCTV aksi pencurian beredar luas di media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng dua startup AI lokal, Gambit Hunter dan Ambisius Lab, untuk memperkuat penanganan judi online dan meningkatkan kualitas informasi digital, menandai langkah konkret pemerintah dalam memanfaatkan t

Diskominfo Palangka Raya gencar tingkatkan Literasi Digital Siswa di SMAN 6, membekali generasi muda agar cerdas digital, mampu menangkal hoaks, judi online, dan konten negatif lainnya di media sosial.

Tersangka mengaku menjual emas itu dan mendapatkan uang Rp75 juta. Uang tersebut habis digunakan tersangka untuk main judi online jenis slot.

Kasus tragis Mutilasi Ibu Lahat Judi Online terungkap. Seorang anak tega membunuh dan memutilasi ibunya karena kesal tidak diberi uang untuk bermain judi daring, mengguncang publik.

Berkas perkara yang menjerat sejumlah tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Saat ini pimpinan DPR akan mendalami dahulu putusan MKD dan menggelar rapat.

MKD berpendapat bahwa tidak terlihat niat teradu atau Nafa Urbach untuk menghina atau melecehkan siapapun.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menetapkan nasib 5 anggota DPR yang menjadi sorotan publik Agustus kemarin.

Kenali profil anggota DPR Beniyanto, perolehan suara, dan jabatan pentingnya di Partai Golkar.

Selain teguran keras, MKD juga menjatuhkan sanksi rekomendasi larangan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.